jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyurati Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengambil langkah tegas dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mengalami lonjakan akhir-akhir ini.
Salah satu poin surat Muhammadiyah ialah meminta pemerintah menginjak rem darurat.
BACA JUGA: Bang Charles Heran Anies belum Tarik Rem Darurat
Muhammadiyah juga mendorong pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.
"Kami mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan tegas. Sudah saatnya untuk menginjak rem darurat, dan jangan ditunda lagi," ujar Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center Agus Samsudin dalam keterangan pers yang dipantau dari Jakarta, Rabu (30/6).
BACA JUGA: Pasien Covid-19 Melonjak, RSUD dr Soetomo Rombak Gedung Parkir untuk Rawat Inap
Permintaan Muhammadiyah itu bercermin pada lonjakan kasus positif Covid-19 yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir, mencapai angka tertinggi pada 27 Juni 2021 sebanyak 21.342.
Selain itu, karena tingkat keterisian ruang perawatan di hampir seluruh rumah sakit, terutama di pulau Jawa, rata-rata sudah mencapai lebih dari 90 persen.
BACA JUGA: Soal Penanganan Pandemi Covid-19, Menkes Budi Sampaikan Keinginan Presiden Jokowi
Belum lagi diperparah dengan fasilitas isolasi mandiri di luar fasilitas layanan kesehatan yang masih sangat terbatas.
Jika tak segera tertangani, maka berdampak pada risiko kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia karena kurangnya ruang perawatan bagi pasien Covid-19, jumlah tenaga kesehatan, serta logistik medis seperti alat pelindung diri, oksigen, serta obat-obatan.
"Karena RS sekarang mengalami tekanan yang besar, kami meminta pemerintah juga menjamin ketersediaan hal-hal yang terkait kerumahsakitan seperti APD, oksigen, ruang keperawatan, dan sebagainya," katanya.
Sejumlah rekomendasi disampaikan Muhammadiyah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Antara lain meminta Presiden Jokowi menerapkan PSBB secara ketat seperti di awal-awal pandemi Covid-19.
PSBB ketat dilakukan minimal di pulau Jawa dalam jangka waktu dua hingga tiga minggu ke depan.
Kemudian, kebijakan harus disertai penegakan hukum yang tak tebang pilih, penindakan terhadap narasi hoaks.
Pemerintah harus memberi jaminan sosial bagi warga terdampak ekonomi selama PSBB tersebut dilakukan.
"Kami paham bahwa ini akan ada dampak ekonomi yang cukup berat tetapi saat ini kami punya keyakinan nyawa manusia, kemanusiaan menjadi yang harus diprioritaskan saat ini," kata dia. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy