jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah akhirnya turun tangan dalam menyelesaikan masalah pengelolaan Bandara Juanda Surabaya yang melibatkan Angkasa Pura I dan TNI AL. Sejak pekan lalu, TNI AL memblokir akses kargo antara Terminal I dan Termina II Bandara Juanda. Tentara matra laut itu beralasan menutup akses itu karena merupakan pemilik sah wilayah tersebut.
Menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan penyelesaian itu terjadi setelah mempertemukan kedua belah pihak dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Rabu (25/3). Wapres meminta dua pihak mengingat kembali perjanjian kerjasama yang pernah disepakati.
BACA JUGA: Politikus Golkar Rekomendasikan Pencabutan Izin Bank Mega
"Tadi ada kesepakatan untuk teruskan kerjasama antara TNI AL dan AP I. Terutama masalah pengembangan, peningkatan pelayanan di Bandara Surabaya," ujar Jonan dalam jumpa pers usai rapat bersama Wapres Jusuf Kalla.
Jonan enggan merinci isi perjanjian kerjasama yang terjalin antardua pihak tersebut.
BACA JUGA: Ini Keputusan Penting dari Kantor Wapres soal Blok Sebuku
Sementara itu, Dirut AP I Tommy Soetomo mengapresiasi kesepakatan pihaknya dengan TNI AL dalam rapat dengan Wapres. Menurutnya masalah itu terjadi karena perbedaan pendapat semata.
"Kami punya perjanjian dengan TNI AL. Para pihak berjanji untuk segera menyelesaikan kewajiban masing-masing. Terpenting kepentingan umum harus bisa terbuka tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu," tutur Tommy.
BACA JUGA: BTN Punya Aset Rp 144,57 Triliun, Gaji Direksi tak Naik
Di tempat yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengungkapkan pemblokiran terjadi karena selama ini, AP I tidak pernah mengajukan izin penggunaan lahan terminal bandara tersebut. Sehingga dengan pertemuan tersebut kewajiban AP I diingatkan kembali.
"Dulu juga tidak pernah izin ke saya. Makanya ini bersama diselesaikan," kata Ade. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara Kalsel Siap Dipercantik dengan Biaya Rp 2,8 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi