jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Markas Daerah Papua Boy Markus Dawir merasa heran dengan sikap pimpinan DPRP, Pemprov Papua , termasuk MRP yang minim respons terhadap kasus pembantaian sejumlah pekerja yang dilakukan KKB (Kelompok kriminal bersenjata).
Padahal, kata Boy Markus, kejadian ini menjadi catatan yang sulit dilupakan sama seperti kasus lainnya.
BACA JUGA: KKB Sebar Propaganda, TNI Tegaskan tak Ada Penumpasan
"Biasa setelah berbagai dan pemberitaan pasca kejadian pemerintah langsung merespons tapi hingga kini kami belum mendengar pernyataan terbuka dari MRP, DPRP maupun Pemprov, padahal ini kasus kemanusiaan yang sangat melukai,” kata Boy Markus Dawir alias BMD.
Boy Dawir menyebut pemerintah daerah dan dewan merespons cepat dengan memberikan statemen karena HAM melekat pada semua manusia dan para korban yang tewas diyakini ketika itu dalam posisi tak berdaya.
BACA JUGA: PAN dan PPP Tolak Penundaan Pemilu Papua
Sebagai anggota DPRP, Boy mengaku belum melihat ada komentar dari pimpinan DPRP, Pemprov maupun MRP yang mau bicara soal korban di Nduga itu.
“Masa semua pada diam, sementara biasanya setelah kejadian besoknya langsung dilakukan langkah konkret menggelar rapat lalu bentuk tim melakukan investigasi dan mengundang TNI Polri mengatur langkah apa yang tepat. Tapi yang ini kok adem ayem,” singgung Boy.
BACA JUGA: Baku Tembak, KKB Langsung Bakar Anggota yang Tewas
Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa media juga perlu menyampaikan informasi secara akurat dan tetap objektif. Pasalnya informasi soal ada pengeboman terkesan disajikan hanya sepihak, tak ada konfirmasi dari pihak TNI maupun Polri.
Mulai dari pengeboman dari pesawat, pengerahan alutsista seperti tank hingga foto-foto yang beredar.
"Betulkah ada bom yang dibuang dari udara? Atau tembakan dari pesawat. Yang kami tahu hanya pengerahan pasukan. Berita yang muncul seolah-olah ada perang besar di sana sampai-sampai gunakan alat perang sperti itu," kata BMD.
Media menurutnya jangan ikut mempublish sesuatu yang belum sepenuhnya benar karena akan menyesatkan pembaca. "Terkait ini pihak cyber crime perlu bekerja ekstra meluruskan apakah informasi yang beredar di medsos dan di-share adalah benar atau tidak,” tambahnya.
Lalu sebagai manusia taat hukum, ia berharap pejabat di daerah termasuk DPRD Nduga mendorong aparat untuk melakukan upaya hukum. Bukan justru memberi informasi yang belum pasti namun seolah-olah sedang terjadi.
“Pemda, DPRD Kabupaten dan tokoh Nduga membantu agar pelaku menyerahkan diri agar tidak berkepanjangan,” pungkasnya.
Sementara itu terkait kasus Nduga ini, Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda memastikan bahwa tak ada perbedaan sikap DPRP dalam merespons kejadian HAM.
BACA JUGA: KKB Sebar Propaganda, TNI Tegaskan tak Ada Penumpasan
Bahkan kata Yunus pihaknya akan membentuk tim untuk mencari tahu persoalan di Nduga ini. “Kami ikut merasakan duka dari kematian para pekerja ini dan kami anggap ini sikap yang tak manusiawi. Tak dibenarkan karena mengambil kewenangan Tuhan dan kami pastikan akan ada tim Pansus yang dibentuk merespons kejadian ini,” tegasnya.
Hanya saja hal tersebut belum dilakukan lantaran kondisi Nduga masih dalam penanganan aparat TNI-Polri. “Kami tak bisa serta merta masuk begitu saja, biarkan aparat bekerja lebih dulu dan setelah kondusif barulah kami akan mencari tahu,” imbuhnya. (jo/fia/ade /nat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Mekanisme Prajurit TNI Kawal Pekerja Proyek Jembatan
Redaktur & Reporter : Soetomo