jpnn.com, JAKARTA - Ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyekap warga desa Kimbely Dan Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, sudah sangat keterlaluan.
Aparat pun bersiap mengambil tindakan represif bila negosiasi yang diupayakan mengalami kebuntuan. Apalagi, para anggota KKB menggunakan senjata api yang kualitasnya tidak bisa diremehkan.
BACA JUGA: Hemat Beras, Warga 2 Desa yang Dikuasai KKB Masak Bubur
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan bahwa senjata api yang digunakan oleh KKB merupakan senpi ilegal.
”Itu hasil rampasan. Saya ulang itu hasil rampasan ya. Bukan diberi, bukan membeli,” ungkap dia ketika diwawancarai usai mengisi materi dalam Rakornas Partai Nasdem di Jakarta kemarin.
BACA JUGA: Anggota KKB Memerkosa, Menjarah Kios, Rampas HP Warga
Keterangan tersebut sekaligus membantah kabar miring soal senjata api milik TNI AD dipakai oleh KKB.
Gatot mengungkapkan bahwa senjata api yang dipakai kelompok tersebut teridentifikasi dari foto yang beredar di media sosial.
BACA JUGA: 150 Balita di 2 Desa yang Dikuasai KKB, Kondisi Menyedihkan
Dalam foto tersebut, tampak dua orang KBB membawa senjata api laras panjang. ”Sudah diakui bahwa yang di foto itu adalah steyr (AUG),” ucap dia.
Senjata tersebut biasa digunakan oleh anggota Brimob. Sesuai keterangan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar dalam rapat Kamis (2/11) lalu, selain mencuri KKB juga merampas senjata miliki petugas keamanan.
Sejauh ini, TNI – Polri masih berupaya bernegosiasi dengan KKB melalui pendekatan persuasif. Namun demikian, Gatot menegaskan bahwa tidak selamanya TNI – Polri bernegosiasi dengan kelompok tersebut. ”Ada batas waktunya,” tegas dia.
”Kalau negosiasi ndak mau, semuanya ndak mau, malah menantang. Itu kan lain ceritanya,” tambahnya. Namun demikian, dia tidak menjelaskan secara terperinci kapan negosiasi berakhir.
Yang pasti, TNI – Polri sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Gatot pun menekankan bahwa TNI – Polri memprioritaskan keselamatan rakyat.
”Negara harus hadir di mana pun juga dan melindungi masyarakat di mana pun juga,” terangnya.
Berapa pun harganya, apa pun risiko dan konsekuensinya, jenderal TNI kelahiran Tegal itu memastikan instansinya siap. ”Dan itu, TNI akan hadir apa pun cost-nya,” ucap dia.
Dari Istana, Menkopolhukam Wiranto memastikan bagaimanapun cara persuasif tetap diutamakan dalam menghadapi kelompok tersebut.
Namun, ada saatnya negosiasi akan dihentikan dan aparat menggunakan cara yang lebih tegas. ’’Kita tidak ingin aparat keamanan kita terpancing oleh provokasi -provokasi yang memang menghendaki adanya kegaduhan,’’ terangnya di Istana Bogor kemarin.
Karena itu, dia meminta gar tidak ada tudingan-tudingan miring kepada aparat dalam emnangani persoalan penyekapan tersebut.
Khususnya, bila nanti akhirnya polisi yang di-back up TNI memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ketika ada tindakan tegas, berarti memang itulah yang harus dilakukan.
Wiranto mengingatkan, yang dihadapi oleh aparat di Papua saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata. Maka, harus ada langkah hukum yang tegas dari kepolisian dengan dibantu prajurit TNI.
Dalam hal negosiasi buntu, tentu tidak ada cara lain lagi selain tindakan represif. Tidak mungkin aparat meneruskan negisiasi tapi korban terus berjatuhan.
’’Apa kita biarkan prajurit kita mati konyol hanya karena kita terus-menerus mengajak, dan yang diajak tidak mau,’’ ucap mantan Menhankam itu.
Meskipun demikian, Wiranto memastikan aparat tidak akan bertindak gegabah. Ada batasan tertentu di mana memang diperlukan tindakan represif.
Dalam hal ini, batasan tersebut teknisnya diserahkan kepada komandan di lapangan karena paling mengetahui situasi yang ada. (syn/byu/idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto: Langkah Tegas Memang Diperlukan untuk Hadapi KKB
Redaktur & Reporter : Soetomo