jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan terus berupaya mengawal transparasi dalam manajemen keuangan pemerintah, terutama untuk pengadaan barang dan jasa.
Hal ini ditekankan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantornya.
BACA JUGA: KKP Tindak Tegas 4 Kapal Perikanan Pelaku Penyelundupan Sabu
"Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalaupun ada kecurangan, saya persilakan KPK maupun Kejaksaan untuk turun meneliti dan memeriksa. Kami siap," tegas Susi.
Di saat yang bersamaan, Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf menjelaskan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pihaknya selalu mengacu pada alokasi anggaran.
BACA JUGA: Adu Cepat Menteri Susi dan Sandiaga, Pemenangnya Adalah..
"Sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa untuk per jenis belanja seperti belanja barang, modal dan pegawai selalu seimbang," paparnya.
Sebelumnya, KKP dinilai tidak transparan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena tidak mencantumkan secara detail pertanggungjawaban anggaran belanja 2017 di halaman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).(chi/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Berhasil Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Susi Minta Pengusaha Rembang Tidak Berbuat Curang Lagi
Redaktur & Reporter : Yessy