jpnn.com, BALI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) menggelar sosialisasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) di Bali, Senin (24/6).
Sosialisasi itu ditujukkan khususnya rute Merauke-Timika yang sering mengalami gangguan, ke pemangku kepentingan perikanan tangkap.
BACA JUGA: Kabel Laut Menuju Jayapura Putus, Telkom Siapkan Alternatif
Kabel laut laut sejauh 8.800 kilometer itu menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi untuk wilayah Papua.
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto menjelaskan sejak akhir 2017 jaringan SKKL itu mengalami tujuh kali kerusakan dan intensitasnya meningkat dalam dua tahun kebelakang ini.
BACA JUGA: Kabel Laut Bangka-Sumsel Bikin Listrik di Muntok Semakin Terang Benderang
Dia menduga kerusakan kabel itu akibat aktivitas perikanan tangkap.
"Ini satu-satunya backbone yang berfungsi optimal sebagai tulang punggung komunikasi masyarakat di Papua. Karena itulah terbit surat edaran dari Ditjen Perikanan Tangkap yang meminta para pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan ruang laut Timika dan Merauke untuk memperhatikan rute kabel laut ini," ungkap Doni dalam siaran persnya, Senin.
BACA JUGA: Telkom Group Genjot Proyek Kabel Laut
Dia menambahkan melalui surat edaran itu diharapkan para syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan informasi adanya SKKL SMPCS.
Doni mengimbau agar pelaku usaha subsektor penangkapan ikan, subsektor pengangkutan ikan untuk tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan pada alur SKKL SMPCS, khususnya di koridor Merauke-Timika, serta tidak menurunkan jangkar kapal pada area dimaksud.
“Saya harapkan dapat mensosialisasikan Surat Edaran tentang informasi alur kabel laut SMPCS tersebut, khususnya kepada pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan,” katanya.
Menurut dua, untuk wilayah Papua, hanya Telkom operator yang menembus hingga wilayah pegunungan.
Akses internet yang terganggu tentu berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pemerintahan.
Semisal, aktivitas belajar-mengajar terganggu, layanan kesehatan telemedicine terhenti, transaksi bisnis dan perbankan tertunda, serta pelayanan publik menjadi lambat.
Prediksi kerugian ekonomi akibat putusnya komunikasi ini bisa mencapai jutaan dolar.
“KKP coba mengidentifikasi solusi bagi semua pihak yang memanfaatkan ruang laut agar semua kepentingan terakomodasi sesuai prinsip ekonomi biru,” katanya.
Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Tri Aris Wibowo mengatakan pihaknya akan melibatkan syahbandar untuk memberikan informasi terhadap kapal-kapal perikanan yang akan menangkap di wilayah perairan Merauke, Papua Selatan.
Berdasarkan data perizinan, kapal perikanan yang menangkap di wilayah Merauke banyak berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan sebagian kecil dari Kepulauan Riau.
Informasi berupa peta lokasi kabel laut yang dicetak oleh Telkom Indonesia akan dipasang di sejumlah Pelabuhan Perikanan yang ada di Pulau Jawa, Maluku, dan sekitaran Papua.
"Untuk jangka pendeknya kami akan memasang peta-peta lokasi kabel ini di pelabuhan-pelabuhan perikanan," bebernya.
Deputy Executive General Manager Divisi Service Operation Telkom, Johan Eko Prasetyo mengungkap vitalnya SKKL SPMCS bagi sistem telekomunikasi masyarakat Papua Selatan.
SKKL tersebut merupakan satu-satunya, sehingga jika terjadi kerusakan dapat mengganggu kepentingan masyarakat, layanan pemerintah, hingga kegiatan usaha di Papua Selatan.
"Traffic Merauke itu cukup tinggi mendekati 100 Gbps. Bukan hanya untuk voice tapi juga data, internet dan bisnis. Ketika terjadi gangguan, backup yang kami miliki menggunakan satelit paling bisa memenuhi 6 persenya sehingga akan merepotkan sekali bagi masyarakat," ungkapnya.
Dia menambahkan Telkom berencana menyiapkan penanda koridor SKKL yang sekaligus dapat difungsikan sebagai rumah ikan.
Dengan penanda ini, kapal-kapal nelayan diharapkan tidak masuk ke area zona inti kabel laut.
Solusi jangka panjangnya akan dibangun kabel lainnya sehingga tidak hanya bertumpu pada SKKL yang tersedia saat ini.
“Kami akan melibatkan masyarakat sekitar untuk menggelar penanda yang dikamuflase sebagai rumah ikan ini. Salah satunya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang selama ini sudah bekerja dengan KKP,” ungkap dia. (ddy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri-KKP Menggagalkan Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian