jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menilai, bantahan yang dikemukakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait tudingan elite Partai Demokrat, tidak klir.
Akibatnya, Adi khawatir justru menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, bahwa apa yang dituduhkan elite partai berlambang mercy itu benar adanya.
BACA JUGA: Pengakuan Darmizal Atas Kepantasan Moeldoko Menjadi Ketum Demokrat
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya menyebut, berdasarkan pengakuan, kesaksian dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang mereka dapatkan, sejumlah kader Demokrat dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang pengin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024.
Petinggi PD lainnya Andi Arief juga menyatakan hal senada melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, @Andiarief_ pada Senin (1/2) kemarin.
BACA JUGA: Sempat Merengek, Wanita Berjilbab tak Berkutik Saat Digelandang Polisi
Andi Arief menduga Moeldoko yang pengin mengambil alih posisi AHY di Partai Demokrat.
Ia juga menyebut alasan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Kunci Kontak Lupa Dilepas, STNK di Dalam Jok, Ada yang Mengintai, Sabar ya Bro..
Yakni, meminta klarifikasi dan konfirmasi karena menurutnya, saat merencanakan pengambilalihan tersebut Moeldoko diduga mendapat izin dari Presiden Jokowi.
"Saya kira sejauh ini klarifikasinya tidak klir. Tidak membantah dan tidak membenarkan. Pak Moeldoko kan cuma bilang jangan melibatkan presiden, urusan pribadi, tetapi secara komprehensif tidak membantah soal mengumpulkan para tokoh Demokrat itu," ujar Adi kepada JPNN.com, Selasa (2/2).
Menurut dosen di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta itu, klarifikasi Moeldoko seharusnya menjawab langsung tudingan yang dilancarkan petinggi partai yang mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden dua periode.
"Ya, seharusnya dibantah satu persatu tudingen elite Demokrat itu. Misalnya, apakah benar pertemuan itu dilakukan di hotel. Kemudian soal dukungan dan lain-lain," katanya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia lebih jauh mengatakan, ketika tudingan dijawab satu persatu, maka tidak akan ada spekulasi.
Namun, karena jawaban-jawaban yang diberikan tidak secara komprehensif, maka kemungkinan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat bisa makin liar.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang