jpnn.com, JAKARTA - Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan KLHK di berbagai wilayah, termasuk di kawasan konservasi.
Salah satunya, melalui penyaluran sarana prasarana (sarpras) pengendalian karhutla oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, kepada 67 Unit Pelaksana Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen KSDAE, yaitu 41 Taman Nasional (TN), dan serta 26 UPT KSDA.
BACA JUGA: Wapres Serahkan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 untuk KLHK
“Secara tersurat, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki tugas dan fungsi terkait pengendalian kebakaran hutan, pasca pembentukan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada tahun 2015 lalu, khususnya di kawasan konservasi. Oleh karena itu, melalui Direktorat Kawasan Konservasi, telah dilaksanakan pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan kawasan konservasi pada tahun 2018,” ujar Dirjen KSDAE Wiratno, saat penyerahan secara simbolis, di Jakarta, (19/12).
Sarana prasarana yang diserahkan antara lain bahan Aditif/ Racun Api (12.000 liter), selang (2.120 unit), pompa jinjing (112 unit), dan pompa punggung (600 unit).
BACA JUGA: Infografis: Perhutanan Sosial Demi Kesejahteraan Warga Jambi
Selanjutnya, sarpras untuk menunjang mobilitas di lapangan berupa mobil pengangkut Single Cabin (42 unit), mobil tangki air (13 unit), CCTV deteksi dini kebakaran hutan (2 unit) beserta perlengkapannya, mobil operasional Double Cabin (10 unit), dan motor operasional (4 unit).
Pelaksanaan kegiatan ini, dijelaskan Wiratno, mempertimbangkan tingkat kerawanan kebakaran, serta kondisi sarpras eksisting yang dimiliki oleh masing-masing UPT Direktorat Jenderal KSDAE.
BACA JUGA: Selamatkan Satwa Liar, KLHK Translokasi 6 Ekor Lutung Jawa
“Kedepan, pengadaan sarpras pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi ini akan dialokasikan secara merata ke seluruh UPT Ditjen KSDAE,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wiratno juga menyerahkan bantuan sarpras untuk optimalisasi penyelamatan satwa.
Hal ini juga untuk mendukung operasionalisasi Unit Penyelamatan Satwa/Wildlife Rescue Unit (WRU) di wilayah prioritas konflik di 15 BBKSDA/BKSDA dan tiga BBTN/BTN.
Terdiri dari 42 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat, 1 unit truk, 42 unit kandang angkut satwa, dan satu set peralatan pendukung.
Dalam laporannya, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Indra Exploitasia, menyampaikan bahwa selain bisa difungsikan untuk upaya penyelamatan satwa, sarpras tersebut juga dapat digunakan untuk kegiatan penyadartahuan masyarakat, serta mitigasi konflik satwa.
“Sarana prasarana ini, dapat menunjang pelaksanaan operasionalisasi WRU di setiap wilayah UPT, yang mempunyai intensitas kejahatan satwa liar tinggi, dan intensitas konflik satwa liar tinggi. Dalam kondisi tertentu, Kepala UPT dapat melakukan mobilisasi unit penyelamatan satwa ke luar wilayah kerjanya apabila dibutuhkan,” tutur Indra.
Pengalokasian dan pendistribusian sarana prasarana WRU, didasarkan pada laporan frekuensi kejadian konflik, jangkauan wilayah kewenangan UPT dalam mengatasi konflik, serta ketersediaan alokasi anggaran.
Saat ini, terdapat prioritas UPT yang dapat diberikan sarana prasarana WRU di lima UPT BBKSDA, satu UPT BBTN, 10 UPT BKSDA, serta dua UPT Balai Taman Nasional. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kaum Perempuan Harus Bisa jadi Agen Hijau Selamatkan Bumi
Redaktur & Reporter : Natalia