jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklarifikasi dua foto satelit NASA tahun 2001 dan 2019 yang diberitakan oleh berbagai media massa.
KLHK menyebut foto itu merupakan konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
BACA JUGA: Kabar Terbaru dari William Setelah Dilantik Jadi Ketua HIPMI Papua Barat
KLHK menyebut pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS. Kaban di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektare atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta.
Dua foto satelit NASA liputan 2001 dan 2019 tersebut tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun, dan tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintah saat ini.
BACA JUGA: Kementerian ATR/BPN Kolaborasi dengan KLHK Dorong Implementasi TORA
Supaya tidak menimbulkan kegagalan persepsi yang luas dan untuk keadilan informasi bagi publik, maka KLHK menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009 di areal konsesi tersebut, pada saat pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan.
Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian foto satelit 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018.
BACA JUGA: Apa Kabar Hutan Papua di Masa Depan?
Data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja.
Gambaran itu jelas membuat persepsi publik yang tidak tepat.
KLHK menggarisbawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut yang diberikan pada awal Oktober 2009.
Pergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016.
Secara umum, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2020. Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.
“Tentu tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019 di konsesi sawit itu, mengingat luas izin konsesi yang diberikan di era Presiden SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta,” sebagaimana bunyi siaran pers KLHK, Minggu (14/11).
Luas Provinsi Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta. Hampir 70 persen hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen.
Sementara itu, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya (2005-2014).
Data satelit juga menunjukkan hampir seluruh deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya.
Sehingga tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi. (cuy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... 68 Narapidana Tewas, Penjara Banjir Darah, Mengerikan!
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Elfany Kurniawan