jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka mendorong penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari kawasan hutan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan perlunya menyelesaikan permasalahan perbatasan hutan serta hak-hak penguasaan tanahnya.
BACA JUGA: BPN Percepat Reforma Agraria Lewat Proyek Percontohan TORA
"Persoalan ini tentunya tidak hanya soal koordinat di luar saja, tetapi bagaimana jika di dalamnya terdapat hak dan lain sebagainya," ujar Surya melalui keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Senin (25/10).
Menurut Surya, titik temu antara penguasaan hak atas tanah dan kawasan hutan dilakukan dengan mencocokkan data penguasaan tanah milik Kementerian ATR/BPN dengan data kawasan hutan milik KLKH.
BACA JUGA: ATR/BPN Siapkan Percepatan Redistribusi TORA dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan
"Semua data penguasaan tanah baik yang sudah keluar sertifikatnya maupun belum, kemudian dilakukan overlay (penggabungan data) dengan kawasan hutan milik KLHK," ungkap Surya.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman juga memaparkan mengenai tata batas kawasan hutan yang terdapat batas luar dan batas fungsi.
BACA JUGA: Kementerian ATR/BPN Integrasikan SPAB dalam Percepatan Redistribusi TORA
"Batas luar adalah ketika hutan yang bersandingan dengan APL (Areal Penggunaan Lain), sedangkan batas fungsi adalah antara hutan dengan hutan. Kita dahulukan selesaikan batas luas yang berbatasan dengan APL, ujar Ruandha.
Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II Doni Satria mengungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2021 terdapat setidaknya 4,1 juta hektare tanah dari pelepasan kawasan hutan sebagai TORA.
Penyelesaian ini kemudian dikelompokan berdasarkan pemukiman, fasilitas umum, sarana dan prasarana, bangunan, lahan garapan perkebunan, pertanian, dan tambak.
"Nanti setelah kita lakukan konservasi, kemudian ditemukan tanah dan ada alas haknya maka kita langsung keluarkan dari kawasan hutan apapun fungsinya. Begitu juga dengan pengelompokan, seperti pemukiman dan lahan garapan, akan kita keluarkan dan selesaikan," ungkap Doni.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan pendapatnya terkait koordinasi dua kementerian ini yang bertujuan mendorong implementasi TORA.
"Kuncinya di provinsi, semua pertukaran data terjadi di tingkat provinsi. Dalam hal ini BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) dan kantor wilayah, jadi tidak di tingkat pusat saja," tutur Pahala. (mcr18/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi