jpnn.com, PONTIANAK - Sebanyak 80 unit kendaraan bermotor roda dua, 120 unit pompa punggung dan 30 unit perangkat tablet diserahkan KLHK kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang dilaksanakan di Halaman Kantor BPBD Kalbar (15/11).
Penyerahan ini merupakan wujud peran pemerintah pusat dalam hal ini KLHK dalam upaya pengendalian karhutla di Indonesia.
BACA JUGA: Sinav untuk Perhutanan Sosial
Mewakili Menteri LHK, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan menyerahkan secara langsung sarana prasarana tersebut.
Asisten I Sekda Provinsi Kalbar, Alexander Rombonang menreima sarana dan prasaran tersebut yang disaksikan juga oleh beberapa stakeholder bidang pengendalian karhutla di Provinsi Kalbar.
BACA JUGA: Menteri LHK: Indonesia Telah Mampu Mengelola Karhutla
Arahan Menteri LHK, yang disampaikan oleh Raffles menyebutkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam penanganan karhutla selama ini, tidak hanya menjadi prestasi nasional saja, tetapi juga regional ASEAN, bahkan internasional.
“Keberhasilan tersebut dapat dicapai berkat kerjasama semua stakeholder, baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, LSM, para pemangku kawasan, perusahaan/pemegang ijin bidang kehutanan/perkebunan , dan tak kalah penting juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa,” imbuh Raffles.
BACA JUGA: Di Hadapan APHI, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit
Rafles menerangkan, sarana prasarana seperti alat transportasi dan alat komunikasi sangat penting untuk meningkatkan jangkauan kerja yang seluas-luasnya dan memberikan laporan lapangan yang cepat.
Pengadaan sarana prasarana ini menjadi prioritas KLHK untuk diberikan kepada pemerintah dalam mendukung keberhasilan upaya pengendalian karhutla di Indonesia.
Acara penyerahan sarana prasarana dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan aparatur dalam rangka penanganan darurat bencana lingkup Provinsi Kalbar di Pontianak.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta yang berasal dari BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalbar serta Aparat Desa yang rawan karhutla di Kalbar.
"Pembinaan ini sebagai upaya meningkatkan penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengendalian karhutla," imbuhnya.
Tidak hanya pembinaan aparatur pemerintah, masyarakat yang diwadahi dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) juga terus dibentuk oleh KLHK. Langkah ini menjadi penting dalam mengantisipasi tantangan tahun 2019 yang diprediksi akan lebih kering dibanding tiga tahun sebelumnya.
Sebagaimana dilakukan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, KLHK kembali melakukan pembentukan MPA yang dilakukan di Desa Donowarih dan Desa Tawanghargo Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
Pembentukan yang berlangsung di desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini dilaksanakan pada 14-15 November 2018. Melalui MPA, KLHK terus berupaya mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pengendalian karhutla.
Pemerintah selama tiga tahun terakhir ini telah merubah paradigma penanganan karhutla dengan mengedepankan prinsip pre-emtif dan preventif.
Prinsip pre-emtif ditempuh melalui penguasaan wilayah kerja seluas-luasnya sampai ke pelosok terbawah hingga tingkat desa.
Sedangkan upaya preventif ditempuh dengan meningkatkan upaya pendekatan kepada masyarakat, kampanye penyadartahuan, pemenuhan sarana prasarana pokok dan penunjang pencegahan.
Selain itu, KLHK juga terus melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan petugas. Setiap harinya petugas hadir di tingkat tapak melalui patroli rutin dan patroli terpadu.
Arus informasi pelaporan juga dipercepat, tapi tetap akurat serta bisa dipertanggung-jawabkan.
Sinergitas antarlembaga dan masyarakat tingkat desa juga diperkuat dalam hal upaya peringatan dan deteksi dini karhutla, juga dalam penanganan pemadaman di darat maupun melalui udara.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Tambah PPNS untuk Perkuat Penegakkan Hukum LHK Â
Redaktur & Reporter : Natalia