jpnn.com, JAKARTA - Data Direktorat Jenderal PDASHL menunjukkan luas lahan kritis di Indonesia terus menurun.
Pada 2018, luas lahan kritis tercatat seluas 14,01 juta hektar. Sebelumnya, pada tahun 2009 tercatat berada pada angka 30,1 juta hektar, dan tahun 2014 seluas 27,2 juta hektar.
BACA JUGA: Sektor Hasil Hutan Sumbang Devisa Negara USD 12,17 Miliar
Mulai tahun 2019, KLHK melakukan sejumlah langkah korektif, termasuk dalam luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
KLHK menargetkan luasannya menjadi 207.000 ha, dan akan terfokus pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 65 dam/bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana.
BACA JUGA: Menteri LHK Lantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
“Bapak Presiden sudah memerintahkan melalui dukungan APBN, untuk 10 kali lipat usaha kita di waktu yang lalu,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat Dialog Refleksi Kinerja untuk Persiapan Kerja 2019 KLHK, di Jakarta (31/12).
Kegiatan RHL ini dilakukan baik di dalam dan luar kawasan hutan, melalui restorasi ekosistem gambut, pemulihan up land bencana longsor dan banjir, serta pemulihan kebakaran hutan dan lahan. “Saya meminta keterlibatan para pemegang izin, dan juga dari masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap usaha-usaha yang dilakukan secara spontanitas oleh masyarakat, salah satunya kegiatan adopsi pohon,” tutur Menteri Siti.
BACA JUGA: Tahun Politik, Menteri Siti Peringatkan PNS tak Main-Main
Sementara itu, Direktur Jenderal PDASHL IB Putera Parthama mengatakan, selama periode 2015 sampai 2018, Pemerintah telah melakukan kegiatan RHL dengan total wilayah seluas 102,838 hektare.
Putera juga menyampaikan saat ini terdapat 2.145 DAS yang kondisinya harus segera dipulihkan.
“Kata kuncinya yaitu bahwa DAS ini adalah rumah kita, tempat hidup kita semua. Tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak berlangsung di DAS. Apabila DAS ini rusak, itu adalah dampak dari kegiatan semua sektor. Jadi konsepnya adalah semua sektor harus menyadari, bahwa kerusakan DAS ini adalah ulah kita bersama, sehingga harus diatasi bersama-sama dan koordinasi lintas sektor,” kata Putera.
Oleh karena itu, Putera menegaskan langkah korektif Pemerintah selanjutnya yaitu dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra sejak awal.
“Karena masyarakat merupakan segmen terbesar bangsa kita, yang sangat menentukan keberhasilan program Pemerintah,” ujarnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2019, Menteri Siti Minta Jajaran Lanjutkan Corrective Action
Redaktur & Reporter : Natalia