jpnn.com - JAKARTA – Koalisi Merah Putih (KMP) belakangan turut mendorong Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi kabinet, dalam arti melakukan reshuffle terhadap menteri yang tidak optimal bekerja.
Bendahara Umum Partai Golongan Karya hasil munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan, dengan terus naiknya harga barang, tim ekonomi Kabinet Kerja tampaknya tidak sensitif pada aspirasi rakyat tentang kebutuhan pokok.
BACA JUGA: Pengumuman! Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 18 Juni, Lebaran 17 Juli
Akibatnya, popularitas pemerintahan sekarang anjlok. ’’Reshuffle kabinet yang sudah diagendakan Presiden Joko Widodo sebaiknya dipercepat dengan merombak tim ekonomi kabinet,’’ katanya.
Bambang menilai, para menteri ekonomi di Kabinet Kerja tidak mampu melakukan penyesuaian ritme kerja mereka setelah presiden mengubah kebijakan subsidi energi. Perubahan mendasar yang dampaknya langsung dirasakan rakyat adalah membiarkan harga eceran BBM dibentuk menurut mekanisme pasar.
BACA JUGA: SBY Dinilai Mampu Tunjukkan Demokrat tak Terbukti Hancur
’’Buktinya, harga BBM turun-naik kapan saja tanpa disosialisasikan,’’ ujar sekretaris Fraksi Partai Golkar itu.
Akibat kenaikan harga BBM sangat luas dan strategis. Itu terjadi karena BBM bersubsidi menyentuh harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan. Harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan bisa turun-naik kapan saja. Seharusnya, dalam situasi seperti itu, pemerintah tidak boleh diam saja.
BACA JUGA: Presiden dan Mensos Luncurkan PSKS di Yogyakarta dan Sekitarnya
’’Pemerintah sebagai regulator harus hadir di pasar untuk menstimulasi harga dan pasokan agar segala sesuatunya terkendali dan terjangkau oleh rakyat kebanyakan,’’ ujarnya.
’’Namun, karena tim ekonomi tidak sensitif, presiden harus menanggung akibat dari kelemahan tim ekonomi itu,’’ sambungnya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengatakan, sudah saatnya presiden melakukan evaluasi, termasuk me-reshuffle menteri dengan menggunakan kewenangan prerogatifnya.
Saat ditanya peluang Partai Gerindra masuk di kabinet, Muzani langsung membantah. ’’Gerindra sejak awal ditekankan Pak Prabowo (ketua umum Gerindra, Red) berada di luar pemerintahan. Supaya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenuhi janji-janjinya,’’ tegasnya.
Secara terpisah, politikus PDIP Falah Amru mengungkapkan bahwa partainya bisa memahami kegalauan publik atas kinerja sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dia kemudian menyinggung contoh terakhir tentang polemik ada atau tidaknya utang Indonesia ke IMF.
Ketidakakuratan data yang sempat dimunculkan Presiden Joko Widodo tersebut kemudian mendapat respons Presiden Ke-6 SBY. ’’Hal-hal seperti munculnya data IMF langsung dari ucapan presiden yang konon informasinya dari Seskab (Andi Widjajanto) itu sangat memprihatinkan,’’ tutur Falah.
Meski demikian, anggota Komisi VII DPR itu tetap mengingatkan pada semua pihak tentang hak prerogatif yang dimiliki presiden terkait kabinetnya. Tidak ada yang boleh dan bisa menekan presiden untuk melakukan reshuffle. (bay/dyn/c17/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Rencana Nenek Asal Inggris Terpidana Mati Jika Kelak Dieksekusi
Redaktur : Tim Redaksi