jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP KNPI M. Choir menanggapi kabar Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah membentuk satgas investasi untuk proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban.
Menurutnya, langkah tersebut akan menghambat jalannya proyek. Padahal, sesuai instruksi Presiden Jokowi, proyek tersebut harus diselesaikan dalam tiga tahun.
BACA JUGA: Penjelasan Hyundai Engineering Terkait Tender Dual Feed TPPI
“Langkah Ahok ini blunder, karena bisa saja menghentikan atau membatalkan proyek yang sudah berjalan, tentu ini melanggar perintah presiden,” kata M. Choir, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10).
Dia melanjutkan, alasan Ahok bahwa langkah tersebut untuk menetapkan strategic partner, sangat riskan karena bisa membuat proyek Olefin Cracker mundur, dan bisa mnimbulkan kerugian besar.
BACA JUGA: Dikawal Ketat Kejagung dan Bareskrim, Tender TPPI Diyakini Bakal Berjalan Secara Transparan
“Proyek ini termasuk dalam PSN dan sudah diintruksikan oleh presiden langsung ke Pertamina untuk segera dilaksankan dan segera onstream dalam waktu 3 tahun," ujar aktivis yang disapa Ucok ini.
Menurutnya, Ahok seharusnya bisa melakukan langkah positif sesuai arahan presiden di tengah isu kinerja yang melanda Pertamina.
BACA JUGA: Rekind dan Jo Hyundai Bakal Garap Proyek TPPI Olefin Complex
"Kami tahu dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Tuban akhir tahun lalu, beliau meminta agar proyek ini segera berjalan dalam kurun waktu 3 tahun. Lantas apa masalahnya, Ahok membuat agenda untuk membatalkan ini?," tanya Ucok.
Ucok menambahkan, jika TPPI ini sudah beroperasi akan memberikan dampak sangat besar untuk menekan impor migas dan memperbaiki defisit neraca perdagangan.
"Kata Pak Jokowi apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga USD 4,9 miliar atau sekitar Rp 56 triliun. Saya kira langkah Ahok ini preseden buruk bagi kemajuan bangsa kita," tandasnya. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh