Koalisi LSM Tolak Tim Hemat Anggaran

JAKARTA - Koordinator koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk APBN Kesejahteraan, AH Maftuchan, menolak rencana pembentukan tim penghematan anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono"Kami dari koalisi menolak rencana pembentukan tim penghematan anggaran, karena tim itu justru berpotensi memboroskan keuangan negara," kata Maftuchan, di DPR Senayan Jakarta, Jumat (22/10).

Selain berpotensi memboroskan anggaran, kata Maftuchan, keberadaan tim penghematan anggaran tersebut juga berpotensi terjadinya tumpang-tindih kewenangan fungsi lembaga-lembaga negara yang sudah mempunyai peran dan tugas untuk itu

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Selektif Berikan Gelar Pahlawan

"Problem utamanya bukan lagi pada institusi, tapi lebih kepada komitmen dan integritas presiden untuk memberikan contoh dan memerintahkan seluruh pembatunya harus berhemat menggunakan uang rakyat," tegasnya.

Belajar dari cara-cara yang selama ini digunakan presiden dalam merespon kehendak masyarakat dengan cara membentuk satgas jelas itu tidak memenuhi keinginan masyarakat secara lebih merataPembentukan tim atau satgas itu justru lebih terkesan Presiden SBY melepas tanggung jawabnya secara sistematis

BACA JUGA: Sumpah Tolak Upeti, Timur Resmi Kapolri

Sementara masalah tetap terjadi," ujarnya.

"Yang kita kehendaki adalah Presiden SBY membenahi seluruh jajarannya secara faktual dan tidak kompromi dengan siapa pun, termasuk Setgab Koalisi parpol pendukung," tegas Maftuchan.

Khusus terhadap DPR, koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, Maftuchan mendesak Komisi XI DPR untuk melakukan review dan penyisiran terhadap rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga (RKA-KL) yang terindikasi melakukan pemborosan dan menetapkan standar biaya yang masuk akal.

"Komisi XI kami minta membenahi nomenklatur di RKA-KL yang kemudian memenuhi unsur standar dan akuntabel secara auditKami mendesak supaya ada perubahan yang radikal atau signifikan terkait praktek penyusunan anggaran yang lebih mencerminkan kepentingan rakyat, yang lebih mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Terakhir, LSM untuk APBN Kesejahteraan juga mengajak DPR untuk menolak rencana pembentukan Tim Penghematan Anggaran yang akan dilakukan oleh Presiden

BACA JUGA: Dekati Wukuf, Kendaraan Dibatasi

Kami sangat apresiasi ide DPR untuk memasukkan indikator penurunan kemiskinan, pengangguran, kematian balita dan ibu serta indeks pembangunan manusia didalam Undang-Undang APBN.

"Kami memandang, gagasan itu salah satu upaya mengarahkan APBN untuk menyejahterakan rakyat," pungkasnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hatta Pangkas Anggaran 10 Persen