jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyelenggarakan diskusi dan catatan akhir tahun tentang kondisi demokrasi, hukum dan hak asasi manusia (HAM), Kamis (28/12).
Dalam diskusi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil memandang demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi mengalami kemunduran yang serius.
BACA JUGA: Anggaran Kemenhan Naik Mendadak Jelang Pemilu, Koalisi Masyarakat Sipil: Tidak Wajar
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan kemunduran demokrasi Indonesia di era pemerintahan Jokowi ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap HAM di mana puncaknya adalah tujuan kepentingan politik elektoral.
"Demokrasi kita mundur dan mengarah pada otoritarianisme, karena tidak berfungsinya kontrol terhadap kekuasaan," kata Halili Hasan.
BACA JUGA: Jokowi Tunjuk Calon Panglima TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Kekhawatiran Ini
Dia menilai pengawasan atas kekuasaan antarkelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Yang terjadi justru sebaliknya, cabang-cabang kekuasaan yang ada bersekongkol melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.
BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Penegakan Hukum di Kasus Mayor Dedi Hasibuan
"Bentuk yang lain, kekuasaan politik eksekutif di bawah presiden melakukan kooptasi atas cabang-cabang kekuasaan lain, baik legislatif maupun yudikatif," imbuhnya.
Di tengah kemandekan fungsi pengawasan di level kelembagaan, lanjut dia, fungsi kontrol di level rakyat juga dibungkam.
Kontrol langsung yang dilakukan oleh masyarakat sipil berhadapan dengan kriminalisasi.
Beberapa media dan jurnalis mengalami kekerasan sehingga tidak bisa menjadi saluran kontrol rakyat atas kekuasaan.
Mahasiswa yang berusaha menyuarakan pandangan dan pendapat yang berbeda atau beroposisi terhadap kekuasaan politik diintimidasi sedemikian rupa melalui kriminalisasi dan perpanjangan tangan kekuasaan di kampus.
"Dengan demikian, demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan mengalami kemunduran serius di tangan rezim Presiden Jokowi. Presiden telah gagal sepenuhnya mengartikulasikan harapan publik, bahkan dunia internasional pada tahun 2014," ungkapnya.
Pertaruhan puncak bagi demokratisasi di Indonesia terletak pada Pemilu 2024.
Kekuasaan politik Jokowi dinilai akan bekerja untuk memperpanjang kekuasaan politiknya melalui salah satu pasangan calon.
"Namun demikian, saya percaya, masyarakat tidak akan berdiam diri mendapatkan kedaulatan politiknya dirampas dan demokrasi dirusak sedemikian rupa," tegasnya.
Dia meyakini rakyat akan melaksanakan fungsi kontrol otentik yang dibutuhkan agar ekosistem demokrasi Indonesia membaik dan kembali ke jalur konsolidasi demokrasi yang seharusnya. (mar1/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi