jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Jarinusa Research and Consulting Deni Lesmana mempertanyakan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut kursi Menteri Agama berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama jika Joko Widodo terpilih menjadi presiden.
Menurutnya, hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan Jokowi bahwa tidak ada politik transaksional maupun bagi-bagi kursi menteri di antara partai koalisi, yang belakangan disebut koalisi tanpa syarat.
BACA JUGA: Anggota Majelis Taklim Terpesona Kesederhanaan Jokowi
"Ini kan ganjil. Di satu sisi Jokowi gembar-gembor tidak ada bagi-bagi kursi jatah menteri, tapi ada pernyataan dari salah satu ketua parpol pengusung Jokowi - JK yang menjamin kursi Menteri Agama berasal dari NU,” kata Deni Lesmana, Sabtu (31/5), di Jakarta.
Seperti diketahui, dalam sebuah acara di Jawa Timur, Minggu (25/5), Muhaimin mengatakan bila pasangan Jokowi - JK memenangi pemilu presiden pada 9 Juli nanti, yang bakal menjabat Meang adalah kader NU. "Kalau Jokowi - JK menang, menteri agama pasti dari NU, saya jamin," ujar Muhaimin.
BACA JUGA: Jualan Fisik, Tim Pemenangan Prabowo Dikritik
Menurut Muhaimin, pernyataan itu untuk menepis desas-desus yang beredar bila Jokowi - JK menang, menteri agama akan dijabat oleh seorang tokoh yang memiliki latar belakang Syiah. Padahal sejak era reformasi hingga saat ini, menteri agama selalu berasal dari NU.
Jusuf Kalla yang turut hadir dalam kegiatan di Surabaya bersama Muhaimin itu juga menjamin bila dirinya dan Jokowi unggul, kader NU lah yang akan dipilih sebagai Menag. "Iya, itu sudah jaminan," kata JK.
BACA JUGA: Polda Metro Bubarkan Penjualan Tiket One Direction
Deni menyatakan, meskipun pernyataan Muhaimin buru-buru dibantah Jokowi, koalisi tanpa bagi-bagi jatah kursi menteri hanyalah akal-akalan pencitraan Jokowi saja. Sebab, tegas Deni, politik transaksional dalam sebuah koalisi tidak bisa terhindarkan sekalipun posisi menteri tersebut diisi oleh kalangan profesional. "Ini realitas politik yang ada di negara kita, bahasanya memang di awal tidak ada bagi-bagi jatah kursi menteri, tapi lihat saja nanti,” kata Deni. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terhitung Mulai 1 Juni, Ada Honorer K2 Diangkat CPNS
Redaktur : Tim Redaksi