jpnn.com - jpnn.com - Pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 kembali menjadi polemik menyusul pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengaku tidak mengetahui pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk pengangkut pasukan itu.
Sebab, kendati Presiden Joko Widodo menolak rencana pembelian AW-101 yang semula untuk angkut VVIP, tapi nyatanya helikopter buatan perusahaan joint venture Inggris dan Itali itu sudah ada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.
BACA JUGA: Fadli Zon: Siapa Berkepentingan Beli Heli Agusta?
Karenanya Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais yang membidangi pertahanan dan intelijen mendesak pemerintah dan TNI menuntaskan persoalan pembelian AW-101. Menurutnya, pangkal persoalan pembelian helikopter itu ada di Kementerian Sekretariat Negara.
"Tapi entah bagaimana lantas panglima (Gatot Nurmantyo, red) menganggap nggak pernah tahu, menteri (Menhan Ryamizard Ryacudu) juga nggak pernah tahu,” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).
BACA JUGA: KSAU Selidiki Patgulipat Pembelian Helikopter AW-101
Sedangkan Marsekal Agus Supriyatna selaku Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) sebelum Marsekal HAdi Tjahjanto, kata Hanafi, menyebut AW-101 bukan untuk presiden. “Tapi kepentingan militer," jelasnya
Terungkapnya pembelian AW-101 bermula dari pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Senin (6/2). Gatot mengungkapkan ketidaktahuannya soal pembelian AW-101 lantaran ada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara.
BACA JUGA: DPR Tetap Tolak Rencana TNI Impor Helikopter
Dengan adanya peraturan itu, Gatot tidak bisa menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA). Imbasnya, Mabes TNI juga tak bisa menyusun rencana pengadaan alutsista.
Namun kata Hanafi, tidak hanya soal pengadaan Heli AW 101 saja yang tidak diketahui Gatot. "Ya itu baru salah satu saja, contoh yang lain saya kira domain eksklusif menhan dan panglima ya. Tapi bahwa problem semacam itu muncul di beberapa tempat," ungkapnya.
Untuk itu, dia meminta ke pemerintah agar segera menuntaskan problem kewenangan antara Kemenhan dengan Mabes TNI. Sebab jika tidak persoalan itu tidak diselesaikan maka akan melebar.
"Malah justru ke mana-mana, urusannya jadi panjang dan jadi urusan hukum yang saya kira kurang baik untuk modernisasi alutsista kita. Padahal semangatnya sedang melakukan modernisasi, transparansi," tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.(dna/JPG)
Redaktur & Reporter : Antoni