Kok Cuma Cicak. Seharusnya Buaya!

JAKARTA – Mantan  anggota Komisi IV DPR-RI Sarjan Tahir  terpidana kasus dugaan menerima suap atas dana aliran terkait alihfungsi hutan lindung Pantai Air Telang,  (TAA), Banyuasin, Sumsel, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak membidik kasus yang kecil-kecil saja, tetapi bisa mengungkap kasus yang lebih besarPernyataan Sarjan ini sedikit fenomenal, sebagai terpidana korupsi dia malah mendukung keberadaan KPK, namun minta lembaga superbody itu lebih gigih lagi memberangus korupsi kelas kakap.

“Lha, kenapa deklarasi cicak, seharusnya deklarasi buaya, karena cicak itu hanya bisa nangkap nyamuk, padahal rakyat ini berharap agar KPK lebih baik fokus untuk menangkap korupsi-korupsi besar ratusan miliar bahkan triliunan rupiah yang mencederai hati rakyat dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa, kenapa tidak deklarasi Buaya, karena lebih tepat agar bisa nangkap kambil, kerbau, pokoknya yang besar-besar.agar cepat tuntas masalahnya,” papar Sarjan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tiga rekannya di DPR, Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluasa, di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu sore (15/7)

Sarjan menilai, KPK jangan terlalu banyak deklarasi dan seremonial, sehingga fokus untuk misi yang diharapkan rakyat belum optimal dijalankan

BACA JUGA: Bawaslu Juga Panggil Mardiyanto

“Padahal kewenangan yang diberikan luar biasa dimana KPK menangani kasus mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilannya dilakukan dalam satu atap yang cenderung bisa dikatakan superbody atau diktator yudisial, dimana model seperti ini tidak ada di negara-negara lain di dunia ini, hanya di Indonesia,” bebernya.

Seharusnya, lanjut Sarjan yang juga dituliskan dalam rilis, lembaga KPK harus dikendalikan oleh pelaksana yang punya integritas dan kredibilatas yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menjurus kepada “machts vorming” (pembentukan kekuasaan)“Ini bisa berbahaya! Karena bisa jadi KPK hanya bekerja untuk target agar bisa menangkap gubernur, walikota/bupati, anggota DPR, dan tidak menutup kemungkinan Kapolri, jaksa agung dan ketua MA bisa jadi target berikutnya, bahkan presiden pun bisa ditanggakapnya kalau hanya ingin memperoleh popularitas semata, tanpa melihat apa yang menjadi harapan kita semua yakni keadilan dan kebenaran harus ditegakkan dan tindak pidana korupsi ini tidak meluas dan bisa dicegah,” papar dia.(gus/JPNN)

BACA JUGA: SBY Tak Datangi Bawaslu

BACA JUGA: KPK Terus Dikucilkan

BACA ARTIKEL LAINNYA... Erman DidugaTerlibat Korupsi Alkes