jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi XI DPR M Hatta merasa heran dengan hasil seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Pasalnya, dari 35 nama yang lolos seleksi tahap II, tidak terdapat nama-nama yang sebelumnya cukup berhasil memimpin OJK selama ini. Di antaranya Ketua OJK Muliaman D Hadad dan anggota OJK Nelson Tampubolon.
Nama lain yang tidak lolos namun diyakini memiliki kapasitas di antaranya, Direktur Bursa Efek Jakarta (BEJ) Tito Sulistyo dan mantan pimpinan KPK Adnan Pandu Praja. Sementara nama-nama yang lolos antara lain, Rahmat Waluyanto dan Nurhaida. Rahmat merupakan pejabat yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Sementara Nurhaida pejabat dari Bapepam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
BACA JUGA: 2 Nama Besar Terpental Dari Seleksi Komisioner OJK
"Hasil ini menimbulkan kesan ada konflik kepentingan yang sangat kuat dari anggota-anggota panitia seleksi," ujar M Hatta di Jakarta, Senin (27/2).
Dari nama-nama yang lolos, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menduga penilaiannya sangat subjektif. Terkesan lebih banyak karena memiliki kedekatan dengan panitia seleksi.
BACA JUGA: DPR Ungkap Data Kontribusi Papua ke Negara
"Muliaman dan Nelson memang dari BI, tapi tampaknya tidak satu visi dengan Agus Martowardojo. Makanya dicoret. Sementara Rahmat dan Nurhaida, dua-duanya dari Kemenkeu. Ini kelihatan hubungannya dengan siapa di Kemenkeu. Jadi sangat subyektif penilaiannya," ucap Hatta.
Sebagaimana diketahui, panitia seleksi Dewan Komisioner OJK 2017-2022 diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan anggota antara lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
BACA JUGA: DPR: Perhatikan Distribusi Pangan Saat Musim Hujan
Pansel mengumumkan 35 nama yang lolos seleksi tahap kedua pada Sabtu (25/2) lalu. Nama-nama tersebut selanjutnya akan diseleksi kembali hingga menyisakan 14 nama, untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
"Pak Jokowi sih saya melihat tidak ada kepentingan. Beliau tidak masuk ke hal-hal detail. Beliau hanya garis besar dan unsur makro saja," tutur Hatta.
Hatta menduga, unsur kepentingan berasal dari anggota pansel. Paling tidak untuk menguasai OJK, untuk memakainya bagi kepentingan pemilu. Apalagi beredar informasi, ada yang berniat maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilu 2019 mendatang.
"OJK ini lembaga yang sangat strategis di bidang keuangan. Satu-satunya lembaga yang punya kewenangan penyidikan, di luar kepolisian, KPK dan Kejaksaan. Wewenang itu kelihatannya menjadi incaran maka timbullah konflik kepentingan," pungkas Hatta.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Dukung Pemerintah Soal Freeport
Redaktur & Reporter : Ken Girsang