Kolaborasi dan Digitalisasi jadi Kunci Sukses Layanan JKN

Rabu, 12 Oktober 2022 – 20:38 WIB
BPJS Kesehatan mengatakan kolaborasi dengan stakeholder dan penerapan digitalisasi menjadi kunci sukses yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Foto: dok BPJS Kesehatan

jpnn.com, BALI - BPJS Kesehatan mengatakan kolaborasi dengan stakeholder dan penerapan digitalisasi menjadi kunci sukses yang dilakukan di fasilitas kesehatan.

Pertanyaan itu diungkapkan langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam media workshop dengan tema Kolaborasi dan Digitalisasi, Kunci Kualitas Layanan JKN Makin Mumpuni, Rabu (12/10).

BACA JUGA: Antar Obat ke Pasien Telemedicine, BPJS Kesehatan Gandeng Good Doctor Technology Indonesia

Dia mengatakan kolaborasi yang dilakukan BPJS Kesehatan semakin intensif.

Menurut dia, Kolaborasi itu diharapkan memantapkan kerja sama dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta melalui pengembangan dan inovasi digital.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Siap Uji Coba Pembayaran Baru di 40 FKTP Serang

BPJS Kesehatan juga bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan seperti Perhimpunan Seluruh Rumah Sakit Indonesia (PERSI) untuk mendorong penerapan digitalisasi di fasilitas kesehatan.

“Kami siap membantu dan mempersilakan faskes untuk memanfaatkan sistem yang sudah dimiliki BPJS Kesehatan. Silakan menggunakan sistem yang sudah kami miliki, misalnya sistem antrean online, kami sudah siapkan untuk fasilitas kesehatan baik FKTP maupun rumah sakit, gratis,” ujar Ghufron.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Beri Kado Istimewa untuk Farel Prayoga Sekeluarga, Apa ya?

Dia menambahkan, penerapan digitalisasi layanan bisa menjadi nilai tambah baik bagi rumah sakit maupun BPJS Kesehatan.

Dia mengatakan BPJS Kesehatan sangat terbuka menerima masukan dari stakeholder terkait maupun mitra fasilitas kesehatan untuk bersama-sama mengembangkan sistem digitaliasi.

Hal itu bertujuan agar bisa memberikan kemudahan dan manfaat lebih kepada peserta JKN.

Sementara itu, Ketua PERSI dr. Bambang Wibowo mengungkapkan kondisi di lapangan saat ini variasi RS sangat lebar.

Ada RS yang sangat maju dan masih kurang. Tidak hanya sarana prasarana dan sumber daya manusia, tetapi pemanfaatan teknologi informasi.

“Masih ada 8% RS belum menerapkan teknologi informasi. Selain itu, baru 12% dari sampel 500 RS yang memiliki rekam medik elektronik," kata Bambang.

Bambang pun mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan untuk mendorong rumah sakit dalam hal peningkatan kualitas layanan melalui sistem digitalisasi.

"Kami berharap bukan hanya waktunya yang menjadi target, tapi kualitas layanan juga harus didorong,” kata Bambang.

Untuk itu, upaya yang dilakukan PERSI adalah membangun sinergi bersama termasuk BPJS Kesehatan dalam hal penetapan indikator kualitas layanan.

Dengan adanya penetapan indikator kualitas layanan, misalnya waktu respon layanan.

Penggunaan teknologi informasi dan ada penghargaan dari BPJS Kesehatan, PERSI melihat sudah ada peningkatan rumah sakit dalam mengoptimalkan layanan.

Direktur RS Bali Mandara dr. Ketut Suarjaya mengungkapkan waktu tunggu layanan pasien rawat jalan saat ini sudah semakin pendek.

Hal tersebut dilakukan karena kolaborasi yang apik antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam menerapkan digitalisasi.

Dia menjelaskan, idealnya waktu tunggu pasien rawat jalan mulai dari pendaftaran sampai mendapat layanan adalah kurang lebih 60 menit.

"Sebelum optimalisasi penerapan antrean online baru 66% yang berhasil mencapai kurang lebih 60 menit, namun setelah diterapkan sebanyak 96,7% sudah mencapai <60 menit,” kata dr. Ketut.

Berbagai pelayanan digital terus dilakukan RS Bali Mandara, mulai dari integrasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS), penerapan antrean online, dashboard ketersediaan tempat tidur yang terintegrasi Mobile JKN hingga verifikasi digital klaim.

Sementara itu, Ketua YLKI mengapreasiasi kolaborasi yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan RS Bali Mandara.

Keterbukaan informasi di rumah sakit juga penting untuk mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

“Sangat penting untuk meningkatkan literasi Program JKN kepada masyarakat,” kata Tulus.

Senada dengan Tulus, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar juga menyorot masih perlu edukasi terkait pelayanan JKN.

“Kami berharap digitalisasi juga dilakukan efisiensi biaya, fleksibilitas administrasi layanan dan kepesertaan JKN ke depan," kata Timbul. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambut HUT ke-77 RI, BPJS Kesehatan Meluncurkan Rumah Memorabilia


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler