jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan moneter dan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sehingga tercipta pembangunan yang merata.
Harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal diharapkan bisa terus terjaga sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Seperti ini Tantangan Perbankan dalam Penerapan Cloud System, Berikut 3 Langkahnya
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Yoga Affandi dalam diskusi bertema 'Harmonisasi Kebijakan Moneter dan Fiskal' yang digelar virtual, Rabu, (24/2).
Menurutnya, kedua kebijakan tersebut bisa saling melengkapi untuk menopang perekonomian tanah air.
BACA JUGA: OJK Khawatir Kredit Hanya Tumbuh Kisaran Empat Persen, Ini Sebabnya...
“Akibat sinergi moneter dan fiskal kita telah melakukan quantitative easing dan terjadi penurunan suku bunga perbankan. Dan longgarnya likuiditas ini mendorong PUAB turun sekitar 3,04%,” ujar Yoga.
Bank Indonesia sendiri belum lama ini baru menurunkan suku bunga acuan BI 7-days Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 3,50%.
BACA JUGA: Ayu Ting Ting Seminggu Absen di Acara Brownis, Ivan Gunawan: Dia Lagi Bahagia
Kebijakan ini diharapkan dapat direspon oleh industri keuangan khususnya perbankan untuk dapat segera menurunkan suku bunga kreditnya. Dengan demikian, permintaan kredit akan meningkat dan mendorong konsumsi masyarakat.
Harmonisasi stimulus kebijakan antara regulator fiskal dan moneter sudah terjadi melalui pelonggaran DP 0% Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dari Bank Indonesia serta stimulus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0% dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kebijakan-kebijakan ini tentu diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Dengan begitu, perekonomian akan mulai terangkat.
Dalam melakukan harmonisasi kebijakan dengan lembaga lain, tentu terlebih dahulu dilakukan pembahasan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan.
Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan BI, peran lembaga pengawas sangatlah penting.
Dalam hal ini, ada Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang memiliki peran dalam pengawasan setiap kebijakan BI.
Hal ini tak lain untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas.
Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Fathan Subchi memandang, sejauh ini peran BSBI sudah cukup positif dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk kebijakan moneter BI guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Adapun peran utama dari BSBI yakni membantu DPR dalam mengawasi serta memberikan masukan kebijakan bagi BI untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi serta kredibilitas.
“BSBI memang menjadi tools bagi Komisi XI DPR untuk memberikan beberapa masukan kepada dewan gubernur dan beberapa (kebijakan) juga sudah tersampaikan,” tukas Fathan.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjelasan Gus Miftah Soal Video Ceramahnya yang Dikaitkan dengan Kasus Ayus & Nissa Sabyan
Redaktur & Reporter : Yessy