jpnn.com, JAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia.
Sektor ini banyak memberikan kontribusi bagi ketahanan ekonomi negara tidak hanya di masa pandemi tetapi juga di masa resesi ekonomi.
BACA JUGA: Rinawati Prihatiningsih Mewakili Delegasi G20 Empower Indonesia di India
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, UMKM menyumbang 61 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 98 persen dari total tenaga kerja.
Data juga menunjukkan ketika menghadapi krisis ekonomi, UMKM berfungsi sebagai penyangga yang tangguh.
BACA JUGA: Dorong Perbaikan Nasib Ekonomi Perempuan, G20 Empower Diapresiasi Banyak Kalangan
Dalam hal ini, kaum perempuan memainkan peran penting dalam UMKM. Statistik mencatat bahwa 64,5 persen UMKM saat ini dimiliki atau dikelola oleh perempuan.
Nilainya diproyeksikan sekitar USD 135 miliar pada tahun 2025. Upaya pemerintah untuk menjadikan UMKM perempuan sebagai prioritas sasaran pembangunan nasional terlihat jelas dan ringkas.
BACA JUGA: G20 Empower Dukung Perempuan Pelaku Usaha Lewat Pertemuan Sherpa
Sebagai komitmen untuk memajukan UMKM perempuan, KemenPPPA bermitra dengan G20 Empower Indonesia dan Bank Dunia serta didukung oleh Pemerintah Australia meluncurkan The Indonesia Gender Dashboard on Women in SMEs dan laporan Opening Opportunities: The economic Cost of Gender Gaps in Entrepreneurship in Indonesia pada Selasa (30/5).
"Negara menyadari peran perempuan bagi bangsa, maka pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.
Terlebih saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan krisis multidimensional global yang didorong akibat pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu ada persoalan harga pangan dan biaya hidup yang terus membumbung naik, krisis energi, perubahan iklim dan ketegangan geo-politik.
Hal tersebut juga diakui Rinawati Prihatiningsih, Co-Chair G20 EMPOWER
“Di tengah krisis multidimensional tersebut, peran perempuan di sektor UMKM menjadi strategis. Untuk itu diperlukan kerja sama global dan pentingnya kolaborasi yang terkoordinasi dalam memajukan perempuan di sektor UMKM," ujar Rinawati yang juga Wakil Ketua Umum DPP IWAPI dalam siaran persnya.
Dia mengatakan hal ini melibatkan Bank Dunia dan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia.
Keterlibata itu untuk menghasilkan analitik yang bisa ditindaklanjuti untuk menginformasikan kebijakan dan inisiatif dapat berkontribusi dalam memaksimalkan upaya untuk memajukan pemberdayaan perempuan dengan langkah yang inklusif dan sejahtera.
Hal ini pun akan menjadi kontributor penting bagi penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan pelaku UMKM di masa mendatang, sebuah kebijakan yang menggunakan data dan bukti sebagai landasan yang kuat” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya, Selasa (30/5).
Di satu sisi, laporan Opening Opportunities mengulas kendala yang mengikat bagi kewirausahaan perempuan di Indonesia.
Panduan ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan lingkungan bisnis bagi UMKM perempuan.
Gender Dashboard merupakan platform interaktif yang merujuk laporan Bank Dunia dan publikasi lainnya yang berfokus pada gender di sektor swasta serta bekerja untuk mengumpulkan data baru.
Tak hanya itu, gender dashboard pun bertindak sebagai platform kolaboratif, terbuka, dan hidup, mengumpulkan hasil dari upaya kolektif, dan penyelenggara virtual suatu aksi. Gender Dashboard akan menjadi alat yang berguna untuk memantau kemajuan indikator kunci terkait partisipasi ekonomi perempuan dan mendukung dialog kebijakan di suatu negara.
Rina juga mengapresiasi dan menyambut baik inovasi hadirnya platform panduan yang tidak saja memberikan gambaran dan konteks seputar kebijakan yang mendukung kemajuan ekonomi perempuan tetapi juga inisiatif, upaya dan program baik dari pemerintah maupun dunia usaha yang lebih terkoordinasi, bertanggungjawab, kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Melalui platform ini kita bisa membuktikan bahwa kita bisa bekerja sama untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan gender bagi para perempuan Indonesia di sektor UMKM. Termasuk anggota yang tergabung di IWAPI, yang tersebar di 34 provinsi di 255 kota/kabupaten, skala usahanya 85 persen di sektor UMKM dapat ikut berkontribusi, berpartisipasi dan bersuara dalam kegiatan diseminasi dan dialog kebijakan mendorong aksi kongkrit memperkuat ekosistem bisnis, menutup kesenjangan gender ekonomi perempuan,” sambung Rina.
Bersama ke depan, seputar dasbor dan rekomendasi dari the Opening Opportunities Report, diharapkan kerja sama yang terus terbangun dalam membangun dialog yang sistematis terkait kebijakan, dan norma sosial.
Seusai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dan dialog antara pelaku bisnis sektor publik dan swasta dengan mengangkat dua tema pokok bahasan yakni mempromosikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tindakan, tantangan, dan kebutuhan advokasi pengusaha hingga pelaku UMKM perempuan saat ini.
Kedua langkah kolaborasi antara sektor publik dan swasta bagaimana gender dashboard dapat secara efektif digunakan sebagai alat pendukung untuk mencapai tujuan bersama.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen dalam kesempatan yang sama mengatakan analitik memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Analitik bisa mengidentifikasi kendala untuk memastikan kesempatan yang setara dan perlindungan hak-hak perempuan, serta membantu penerapan kebijakan dan intervensi berbasis bukti.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bank Dunia untuk mempercepat kesetaraan dan pemberdayaan gender melalui promosi lingkungan di mana setiap perempuan dapat berkembang, berkontribusi, dan juga memimpin,” tutur Kahkonen.
Adapun pada kedua sesi diskusi panel tersebut hadir sejumlah panelis yang kompeten di bidangnya, di antaranya Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin; Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Maliki.
Selain itu, hadir juga Ketua UMKM Industri Kecil Menengah APINDO, Ronald Walla; Direktur Jenderal Pembinaan Penembatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono; Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Komperasi dan UKM, Siti Azizah; CEO Kumpul, Faye Wongso; Ketua Presidensi G20 Empower Indonesia, Yessie D Yosetya; serta Chief Sustainability Officer Asia Pulp & Paper, Elim Sritaba. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi