jpnn.com, YOGYAKARTA - G20 Empower mendukung penuh perempuan pelaku UMKM sebagai bagian dari inti pemulihan ekonomi. Hal itu didukung sebagai isu prioritas G20 Empower.
Selain itu, G20 EMPOWER juga menyoroti isu-isu yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja termasuk dalam posisi kepemimpinan, aksi membangun ketahanan digital, dan keterampilan untuk masa depan.
BACA JUGA: Buka Global Forum AMM G20, Mentan SYL Ajak Dunia Implementasikan Pertanian Digital
Menindaklanjuti hal tersebut, Rinawati Prihatiningsih, Co-Chair G20 EMPOWER hadir sebagai salah satu kontributor substansi prioritas gugus kerja dalam pertemuan ke-3 Sherpa G20 diselenggarakan pada 27-29 September 2022 di Yogyakarta.
Fokus utama pertemuan itu adalah penyusunan draf leaders declaration sebagai dokumen yang akan diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 15-16 November 2022.
BACA JUGA: G20 EMPOWER dan Microsoft Kerja Sama Mendorong Talenta Perempuan Indonesia
"Ini juga sebagai tindak lanjut dari Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE), yang diselenggarakan di Bali, pada 24-26 Agustus 2022. Itu telah berhasil memperkuat komitmen negara-negara G20 terhadap pengarusutamaan kesetaraan gender," ungkap Rinawati di Yogyakarta.
Menurutnya, pokok-pokok yang dirumuskan setidaknya berisi satu paragraph yang ringkas tetapi tidak mengurangi makna substansi yang telah dihasilkan dari pertemuan-pertemuan sidang pleno masing-masing working group.
BACA JUGA: G20 Empower Membahas Pemberdayaan Perempuan dalam Teknologi Digitalisasi
Pertemuan itu juga dihadiri Co-Sherpa G20 Indonesia, Edi Prio Pambudi yang juga sebagai Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian, dan Dian Triansyah Djani selain sebagai Co-Sherpa G20 Indonesia, dan Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas.
“Apresiasi kepada seluruh delegasi yang telah memberikan kontribusi, masukan dalam pokok-pokok substansi Leaders’ Declaration tidak saja pada saat paragraf yang menyangkut G20 EMPOWER juga paragraf-paragraf substansi dari working group yang lainnya,” tutur Rina.
Semua pihak juga sepakat untuk menempatkan perempuan sebagai inti dari upaya pembangunan dan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tidak hanya upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan akses digital dan kesenjangan upah akan dilanjutkan, tetapi juga untuk menghilangkan hambatan partisipasi ekonomi dan kewirausahaan bagi perempuan.
Rinawati mengatakan G20 EMPOWER akan meneruskan format aliansi, berbeda dari kelompok kerja lainnya dengan menyatukan sektor swasta dan pemerintah untuk mencari solusi yang dapat ditindaklanjuti, serta untuk melacak dan mengukur kemajuan dalam memajukan pemberdayaan perempuan.
"Untuk mempromosikan perubahan di tingkat global, G20 EMPOWER memanfaatkan jejaring advokatnya. Sebuah jejaring yang terdiri dari lebih dari 400 CEO dan kepala asosiasi atau organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi yang dikembangkan oleh G20 EMPOWER. Untuk mempercepat penerapan rekomendasi, tambahan 73 praktik baik ditambahkan ke Buku Pedoman Praktik Baik 2022 (Best Practices Playbook 2022), agar perusahaan dapat memanfaatkan wawasan ini dan mendorong perubahan," tutur Rinawati.
Di bawah Kepresidenan Indonesia, ada tiga isu prioritas yang dirinci dan diselaraskan sebagai dasar komitmen dari sektor swasta dan rekomendasi untuk pemerintah.
Di antaranya pertanggungjawaban pelaksanaan KPI, perusahaan swasta didorong untuk mengukur dan melaporkan KPI G20 EMPOWER setiap tahun melalui pemantauan tingkat perusahaan dashboard.
Hal itu merupakan kerja sama antara ILO dan OECD yang akan dirilis secara tahunan yang mana dashboard memuat perkembangan KPI kepemimpinan perempuan.
Pemerintah juga direkomendasikan untuk berperan aktif, memfasilitasi, dan mendorong komitmen bersama dengan sektor swasta untuk memantau dan menyusun data KPI di tingkat nasional.
"Perempuan di UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, perusahaan swasta didorong untuk menyediakan program dukungan khusus untuk perempuan di UMKM, termasuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dukungan," tutur Rinawati.
Pemerintah juga disarankan untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung program perempuan di UMKM.
Selain itu, pemerintah juga diminta membangun ketahanan digital dan keterampilan masa depan untuk perempuan.
Perusahaan swasta juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam membangun keterampilan masa depan digital bagi perempuan dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi digital, membuat program pelatihan yang disesuaikan untuk kaum wanita, dan melakukan evaluasi pelaksanaan. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi