jpnn.com, MAKASSAR - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, sektor kemaritiman Indonesia masih jauh dari kata ideal
Padahal, menurut pria yang karib disapa Bung Komar itu, masalah bangsa dari sisi ideologi, sosial, maupun ekonomi bisa diatasi jika fondasi kemaritiman kuat. Dia berkaca pada pemikiran ahli maritim Alfred Tayer.
BACA JUGA: Petinggi Gerindra Sebut Politikus PDIP Bodoh dan Hina
“Menurut Mayer, negara maritim adalah yang mampu memanfaatkan kekayaan laut untuk kesejahteraan,” kata Komarudin saat orasi kebangsaan pada Hari Bahari 2018 dan Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan di Makassar, Minggu (23/9).
Dia juga berkaca pada pemikiran mantan Presiden Indonesia Soekarno bahwa negara bisa kuat, besar, makmur, dan damai jika menguasai lautan dengan armada yang seimbang.
BACA JUGA: Usul Debat Capres Pakai Bahasa Inggris Bikin Bu Mega Tertawa
Menurut Bung Komar, pesan yang disampaikan Soekarno pada National Maritime Convention (NMC) 1963 itu seharusnya menjadi panduan bagi para pemimpin di Indonesia.
BACA JUGA: 3 Politikus PDIP Persekusi Pemakai Kaus #2019GantiPresiden
Dia menambahkan, sektor maritim meredup setelah pemerintahan Soekarno. Padahal, kesadaran maritim pada era Soekarno sangat tinggi dengan penunjukan PM Djoeanda.
Komarudin menjelaskan, Soekarno telah membuat deklarasi Wawasan Nusantara pada 13 Desember 1957 dan memperjuangkan di forum internasional asas archipelago Indonesia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1958.
Keseriusan Bung Karno itu, lanjut Bung Komar, kembali ditegaskan dalam Munas Maritim 1963.
“Beliau menyatakan bahwa kita tidak bisa kuat, sentosa, dan sejahtera selama tidak kembali menjadi bangsa bahari seperti masa dahulu,” kata Komarudin.
Dia menambahkan, Soekarno menjadikan sektor maritim sebagai penggerak perekonomian nasional dengan menunjuk Ali Sadikin sebagai menteri koordinator maritim.
“Kesadaran Bung Karno ini didasarkan pada pengalaman beliau melawan penjajah dan melihat sejarah kejayaan nusantara karena menguasai lautan dan pelayaran,” ujar penulis buku Maluku: Staging Point RI Abad 21 (2017) itu.
Pada Era Orde Baru, sambung Komarudin, orientasi maritim yang sudah tertanam dalam pembangunan nasional jadi meredup, bahkan menghilang.
Menurut dia, orientasi pembangunan bergeser ke daratan atau continental oriented development (COD). Orde baru dengan dibantu IMF dan Bank Dunia telah menyurutkan pembangunan maritim yang menjadi natur bangsa Indonesia.
Selanjutnya, ujar Bung Komar, KH Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri pada periode setelah Orde Baru memberi kesadaran baru tentang Maritim dan kelautan. Di antaranya dengan membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
“Ada banyak kebijakan dan hasil yang signifikan,” tambah anggota Komisi II DPR itu.
Dia menjelaskan, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memosisikan maritim kembali surut meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan masih ada.
Menurut Bung Komar, era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali menyegarkan ingatan kesejarahan bangsa dengan memberikan harapan baru melalui doktrin maritim dunianya.
Kesadaran Jokowi-JK juga mengoreksi kesalahan mendasar cara pandang selama ini dalam memaknai Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state).
“Namun, tetap saja ada banyak hal yang perlu dikawal dan diluruskan,” tegas Komarudin.
Di antaranya, kata Bung Komar, pendefinisian tentang maritim yang keliru. Maritim dimaknai dengan laut. Padahal, maritim adalah berkaitan dengan angkutan laut yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi.
“Banyak aspek yang terkait dengan angkutan laut. Mulai pelabuhan, galangan, muatan, manusia, kapal, keamanan dan keselamatan kapal, dan lain sebagainya. Ini yang harus dibangun agar kita bisa bersaing, bahkan mengalahkan negara-negara besar, termasuk negara tetangga seperti Singapura yang kecil namun berhasil membangun industri maritimnya,” tegas Bung Komar.
Dia juga mengungkapkan dirinya mewakili Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri ulang tahun Korea Utara di Pyongyang beberapa hari lalu.
Dalam perjalanan kembali, dia melakukan kunjungan resmi ke partai terbesar di Tiongkok, yakni Partai Komunis Tiongkok.
Dalam pertemuan dengan petinggi partai tersebut, Komar mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara besar dan memiliki kekuatan di sektor kelautan yang merupakan pemberian Tuhan.
“Kalau Anda merasa besar dengan jalur sutranya, kami juga memiliki posisi yang sangat strategis di Asia. Indonesia diapit oleh dua samudera dan dua benua. Di bagian barat laut, kami berbatasan dengan benua Asia. Di tenggara, negara kami berbatasan dengan benua Australia. Di barat laut berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan sebelah timur laut berbatasan dengan Samudera Pasifik. Posisi kami sangat strategis karena menjadi persimpangan lalu-lintas internasional di udara dan di laut,” kata Bung Komar menirukan ucapannya kepada petinggi Partai Komunis China.
Posisi itu, kata Bung Komar, menjadikan jalur sutra Tiongkok yang merasa berkuasa di wilayah barat tak mampu menguasai wilayah Indonesia yang ada di daerah timur.
“Termasuk Sulawesi Selatan,” tegas kepala Sekolah Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan itu.
Namun, di balik potensi itu, sejumlah ancaman juga ada di hadapan. Pada tahun-tahun ini dan ke depannya, sejumlah negara banyak yang mengalami kegagalan (failed states).
Keberadaan failed states juga menjadi sumber masalah seperti ekstremisme, terorisme, narkoba, hingga pengungsi.
Dia menambahkan, ada banyak contoh di Indonesia. Mulai ekses kekerasan etnis Rohingya di Myanmar hingga kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan.
“Kekerasan atas etnis Rohingya mengakibatkan mengalirnya manusia perahu dari Myanmar ke pantai-pantai Indonesia. Keberadaan kelompok teroris Abu Sayyaf yang melakukan praktik pembajakan juga mengganggu perekonomian Indonesia,” kata Bung Komar.
Itu semua, kata Bung Komar, dilalui melalui jalur lautan, khususnya Indonesia Timur dan lebih khusus lagi wilayah Sulawesi Selatan.
Untuk itu, menurut Bung Komar, Indonesia harus waspada terhadap segala bentuk ancaman.
“Baik ancaman keselamatan dan keutuhan bangsa, maupun ancaman ekonomi yang bisa jadi karena ketidaksadaran atau skenario musuh Indonesia dalam ‘menggiring’ Indonesia agar tetap lemah dan tergantung dari pada negara lain,” ujar Komarudin. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ogah Usung Eks Koruptor, PDIP Lontarkan Sindiran soal Mahar
Redaktur : Tim Redaksi