jpnn.com - PALEMBANG - Direskrimsus Polda Sumatera Selatan Kombes Muhammad Barly Ramadhany mengatakan pihaknya akan melakukan penindakan kepada pelaku-pelaku yang menyalahgunakan atau menyeleweng dalam hal illegal drilling.
Oleh karena itu, lanjut Barly, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemberantasan pengeboran minyak tanpa izin atau secara ilegal tersebut.
BACA JUGA: Dalam 2 Pekan, Polisi Bongkar 51 Kasus Pengeboran Minyak Ilegal di Sumsel
“Apa pun itu bentuknya, kami akan melakukan upaya penindakan, apalagi mengenai illegal drilling,” kata Kombes Barly Ramadhany di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (15/12).
Dia menjelaskan Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel dalam dua pekan terakhir telah mengungkap 51 kasus illegal drilling di sumur aset negara yang sebelumnya dikelola oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
BACA JUGA: Dukung Industri Minyak Atsiri, Bea Cukai Beri Fasilitas KITE ke Perusahaan Ini
Menurut Kombes Barly, kegiatan pengeboran minyak secara ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi dapat membahayakan keselamatan jiwa pelakunya dan masyarakat sekitar, serta kerusakan lingkungan.
"Pengeboran minyak secara ilegal merupakan pelanggaran hukum, bahkan dalam perkembangannya bisa berdampak terhadap lingkungan, habitat hingga ekosistem," ungkap perwira menengah Polri ini.
BACA JUGA: Eks Dirjen Kemendag Ungkap Mengapa Minyak Goreng Langka di Pasaran
Menurut Barly, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari kegiatan illegal drilling, segala macam praktik penyelewengan atau penyimpangan BBM bersubsidi tanpa izin khusus, terus dilakukan pengungkapan dan penindakan guna mewujudkan situasi yang aman.
“Untuk sementara ini yang menjadi sasaran Operasi Illegal Drilling, yakni segala bentuk potensi gangguan keamanan, baik pelaku utama penyelewengan atau penyimpangan BBM bersubsidi tanpa izin, maupun dari gangguan keamanan lainnya,” kata Kombes Barly. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi