jpnn.com - JAMBI - Kepolisian Daerah Jambi menjamin penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Polri di Polda Jambi tanpa dipungut biaya.
Inspektur Pengawasan Daerah Polda Jambi Komisaris Besar Jannus Parlindungan Siregar menjamin proses peneriman PPPK Polri itu bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Ancam Gugurkan Kelulusan PPPK 2023 bagi yang Cueki Larangan Ini
"Kami menjamin proses pengadaan calon PPPK Polri di Polda Jambi tidak dipungut biaya, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Jannus Parlindungan Siregar di Jambi, Senin (17/10).
Polda Jambi juga telah melakukan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas pengadaan calon PPPK Polri tahun anggaran 2023.
BACA JUGA: Info dari Kombes Jannus soal Seleksi PPPK Polri di Jambi
Pengambilan sumpah dan penandatangan pakta integritas ini diikuti oleh panitia seleksi dari unsur internal dan eksternal.
Menurut Kombes Jannus, pada 2023 institusi Polri pertama kalinya melaksanakan seleksi pengadaan PPPK dan akan menerima sebanyak 350 orang yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, baik Mabes Polri maupun Polda beserta jajarannya.
BACA JUGA: Pesan Penting Pak Sagitarisman untuk Peserta Seleksi PPPK 2023
Adapun sistem pengadaan PPPK Polri tahun anggaran 2023 dilaksanakan melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan pengujian dengan menggunakan sistem gugur, dan pemetaan yang dalam pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh tim pengawas internal dan eksternal.
Dia mengingatkan seluruh panitia pengadaan, pengawas internal dan eksternal, serta calon PPPK Polri, untuk melaksanakan dan mengikuti proses penerimaan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Perwira menengah Polri itu mengingatkan bahwa seluruh panitia seleksi telah mengucapkan sumpah dan menandatangani pakta integritas untuk mewujudkan proses penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, clear and clean serta bebas dari KKN. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi