jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar workshop paduan pendoman pengelolaan informasi pemerintah dalam penangulangan berita palsu dan disinformasi se-ASEAN.
Kegiatan itu guna mencegah penyebaran berita palsu di negara-negara ASEAN.
BACA JUGA: Gunakan TSL Ausmelt, Produksi Biji Timah Bakal Capai 40 Ribu Ton per Tahun Berkadar Rendah
Workshop ini merupakan rangkaian keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.
Tahun lalu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI), mengajukan semacam inisiatif kepada Sekretariat ASEAN untuk menyusun panduan menanggulangi misinformasi.
BACA JUGA: Ganjar-Erick Thohir Makin Mantap Diusung KIB
“Proposal Sub-Committee on Information (SCI) dengan judul Guideline Development on Management of Government Information for Combating Fake News and Disinformation in the Media (Guideline) yang diajukan, disahkan pada pertemuan the 56th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information (COCI-56) pada 8 September 2021. Artinya proposal tersebut mendapatkan dukungan dana dari ASEAN Cultural Fund (ACF),” kata Direktur Jenderal IKP Kemkominfo, Usman Kansong.
Sebelum melakukan penyusunan dokumen tersebut, Kominfo telah terlebih dahulu melakukan survey yang diisi melalui vocal point (perwakilan) masing-masing negara ASEAN, guna mengumpulkan bahan dan teknis penyusunan paduan fake news dan disinformasi.
BACA JUGA: Perkuat Layanan, Indodax Resmikan Kantor Baru di Canggu
“Kami merasa negara-negara ASEAN memerlukan panduan bersama. Panduan yang bisa diterapkan di semua negara-negara untuk memerangi fake news dan disinformasi,” serunya.
Menurutnya fake news dan disinformasi merupakan tantangan semua negara, baik yang bergabung dengan ASEAN ataupun tidak.
“Karena hal ini penting bagi kita untuk menyusun satu panduan, berdasarkan karakteristik di masing-masing negara. Hari ini ini adalah workshop untuk mematangkan panduan tersebut,” katanya.
Dalam kegiatan workshop kali ini semua negara-negara ASEAN hadir untuk membedah dan mematangkan panduan yang telah disusun.
“Dalam kegiatan kali ini semua negara ASEAN hadir. Ada yang hadir secara offline dan online,” ucapnya.
Hasilnya berupa draft guideline yang akan dibahas dan disempurnakan oleh Negara Anggota ASEAN di Jakarta pada 2-3 Maret 2023.
Pertemuan yang digelar dalam format hybrid di Hotel Borobudur itu dihadiri oleh perwakilan Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.
Workshop ini juga menjadi bagian dari langkah Kominfo untuk menghadapi pemilu 2024.
Sebab, pada pemilu sebelumnya sangat banyak beredar informasi palsu dan fake news. Nantinya juga akan disampaikan bagaimana persiapan Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024.
Selain itu, Kominfo juga akan berbagi pengalaman dengan negara-negara ASEAN, bagaimana menghadapi fake news dan disinformasi, yang belajar dari pemilu 2019.
Karena pada pemilu 2019 Indonesia sangat banyak mendapatkan serangan digital yang berbaur politik.
“Jadi setelah berbagi pengalaman dengan negara ASEAN, bakal membuat panduannya. Karena menurut hasil Demokrasi Forum Desember 2022, penyebab rusaknya demokrasi adalah disinformasi di media sosial,” ujarnya.
Nantinya, panduan yang dihasilkan bakal menjadi acuan Kominfo dalam menghadapi pemilu 2024.
"Walaupun belum ada aturannya, tetapi yang namanya panduan bakal digunakan, sehingga Indonesia menjadi global,” kata Usman.
Selain digunakan untuk persiapan untuk pemilu 2024, panduan tersebut juga menghadapi di bidang lain seperti kesehatan.(chi/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada