jpnn.com, JAKARTA - Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama menuturkan perlunya membangun sistem monitoring isu publik, yang terintegrasi dan bisa dipakai secara bersama-sama dalam merespons isu publik yang berkembang di masyarakat.
Bimtek dilaksanakan selama dua hari pada Kamis-Jumat, 21-22 Oktober 2021 secara luring dan daring, yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
BACA JUGA: Suami Shandy Aulia Muncul, Pesan untuk Putrinya jadi Sorotan
“Tantangan itu akan kami tangani dengan membangun sebuah sistem monitoring isu publik yang secara guyub menggunakan satu sistem yang bisa dipakai bersama-sama,” ujar Hasyim saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, di Lombok Barat.
Hasyim mengatakan tugas monitoring isu publik merupakan tugas yang cukup serius untuk dilakukan, karena menyangkut kestabilan bagaimana kita memantau serta merespon isu-isu yang ada.
BACA JUGA: Perkuat Edukasi Investor Ritel, Pandu Sjahrir Investasi di Platform Milik Ellen May
Hal ini biasanya merupakan isu yang sifatnya sensitif, sehingga kita perlu kehati-hatian.
“Hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini adalah bagaimana kita melihat atau memantau dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana harus meresponnya," kata Hasyim.
BACA JUGA: Surveyor Indonesia Jalin MoU dengan MUI
Bimtek monitoring isu publik ini digelar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Dr. Hasyim Gautama.
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Najamuddin menjelaskan tujuan monitoring isu ini adalah sebagai fungsi komando dan olah data, yakni untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat.
Juga sebagai analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi, di mana memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian menjadikannya sebagai salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan.
“Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB ialah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud Management Trust," jelas Najamuddin.
Sementara itu, Praktisi Komunikasi Emilia Bassar menambahkan jika monitoring isu penting untuk dilakukan, karena bisa membantu organisasi menangkap isu lebih awal, membantu organisasi belajar dari kesalahannya, mendorong keragaman pemikiran dan pendapat serta menemukan hubungan sebab akibat.
“Tahap riset yang bisa kita lakukan saat monitoring isu adalah dengan memulai persiapan merumuskan masalah, merancang metodologi lalu dalam pelaksanaannya melaksanakan survei atau polling kuantitatif serta kualitatif dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan akan laporan riset dan rekomendasi," kata Emilia.
Di hari kedua acara dilanjutkan dengan pemaparan yang diberikan oleh Ahmed Kurnia yang mengatakan bahwa monitoring isu dalam media merupakan kegiatan pemantauan atas sebuah isu tertentu.
“Isu bisa muncul apabila ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan publik dan jika kesenjangan itu terus membesar maka akan memicu konflik atau krisis”, jelas Ahmed.
Sesi terakhir pada Bimtek ditutup oleh pemaparan mengenai Analisis Isu Publik di Media Sosial yang diisi oleh Ismail Fahmi, yang mengatakan ketika membaca sebuah berita kita harus melihat rekomendasinya dan analisis terlebih dahulu, hal ini sangat penting dilakukan sebagai sebuah riset dan analisis data.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy