jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR yang membidangi Pertahanan dan Politik Luar Negeri menyerukan kepada prajurit TNI termasuk para purnawirawan TNI agar tetap solid dan mengutamakan kepentingan bangsa. Komisi I DPR mengingatkan meski terjadi perbedaan pilihan dalam Pilpres 2019, tetapi para purnawirawan TNI akan kembali kompak merajut persatuan dan menjaga NKRI.
Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mengatakan semangat patriotisme mereka sudah terlatih dan teruji sejak masih aktif. Kalaupun ada perbedaan pilihan itu hanya sementara, tidak akan menganggu persatuan NKRI.
BACA JUGA: Ketua Komisi I DPR Kutuk Tindakan Keji Israel
BACA JUGA: Anton Doni Dorong Penerapan Standar Tinggi Sistem Pendidikan
"Sangat kecil mereka memecah belah. Bagi mereka NKRI adalah harga mati. Itulah ciri dari TNI," kata Supiadin kepada wartawan, kemarin.
BACA JUGA: Cerita dan Pesan Bu Mega untuk Habaib & Purnawirawan kader Baru PDIP
Diketahui, sebanyak 108 purnawirawan TNI/Polri berada di barisan pendukung pasangan Prabowo - Sandi yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa. Mereka juga menolak hasil pemilu presiden 2019 karena alasan banyak kecurangan.
Dari 108 TNI itu, antara lain bekas Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdijatno, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat dan mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo. Ada juga Direktur Eksekutif BPN Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun dan mantan petinggi Polri Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb.
BACA JUGA: Ketua Komisi I Tak Setuju UU Terorisme Dipakai Menjerat Penyebar Hoaks
Leboh lanjut, Supiadin mengatakan perbedaan sikap politik di kalangan para purnawirawan itu wajar. Sebagai contohnya, dirinya memilih bergabung di Partai NasDem. Sementara banyak para purnawirawan lainnya memilih partai selain Nasdem.
“Tetapi bukan berarti kami terpecah. Kami tetap satu untuk NKRI,” kata Supiadin.
Lulusan Akabri 1975 itu meminta para purnawirawan TNI yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Jangan sampai, melakukan tindakan di luar kesepakatan atau aturan hukum.
Meski tidak mempersoalkan siapapun yang melakukan unjuk rasa atau menyampaikan pendapatnya tentang pemilu. Namun, Supiadin berharap dilakukan dengan cara yang baik. Proses penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan cara konstitusional, seperti mengadu ke Bawaslu, Polri, ataupun Mahkamah Konstitusi.
"Saya yakin, setelah putusan MK takkan ada lagi kubu 01 atau 02," kata Politikus dari Partai NasDem itu.
Senada dengan Supiadin, Anggota Komisi I DPR lainnya, Syaifullah Tamliha juga meyakini para purnawirawan TNI saat ini solid. Meski terjadi perbedaan dalam Pilplres 2019, para purnawirawan tetap setia terhadap sapta marga prajurit.
"Mereka juga negarawan yang pasti mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi masing-masing," katanya.
Pengamat militer Aris Santoso meyakini bahwa para Purnawan TNI memiliki ikatan kuat. Beda pilihan dalam pilpres takkan memecah belah mereka.
Buktinya, kata Aris, adanya komunikasi personal antara Prabowo Subianto dengan Luhut Panjaitan. Itu membuktikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja.
"Ini main di opini saja, seolah-olah di masyarakat sipil mereka berperang padahal mereka solid," ujarnya.
Oleh karena itu, Aris mengimbau para purnawirawan jenderal tersebut tidak perlu ribut-ribut, dan tetap menjaga kondusifitas. Sebab, yang jadi korbannya masyarakat sipil.
"Mereka tak akan berbuat makar. Itu hanya sekadar kata-kata. Mereka itu solid,” katanya meyakinkan.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan Komisi I Minta Pemerintah Lindungi Siti Aisyah
Redaktur & Reporter : Friederich