jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan dengan House Democratic Partnership (HDP) Kongres Amerika Serikat.
Rombongan yang dipimpin oleh Anggota Kongres AS David Price itu berbicara berbagai hal terkait demokrasi dan pemilu bersama Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali dan Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron.
BACA JUGA: DPR Dalami Kasus Data Kependudukan Bisa Diakses Swasta
Pertemuan di ruang tamu pimpinan DPR, lantai 2, gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8) itu berlangsung tertutup. Herman Khaeron mengatakan bahwa pertemuan ini selain membahas berbagai hal, juga mempererat hubungan antara Indonesia dan AS.
Menurut Herman, hubungan yang erat tidak hanya di level eksekutif, melainkan juga harus di legislatif. Herman menjelaskan ini bukanlah kunjungan pertama ke Indonesia. Pada saat bencana tsunami Aceh 2004 lalu, mereka juga pernah berkunjung ke Indonesia.
BACA JUGA: Respons DPR Soal Izin SKT FPI
Karena itu, pertemuan sekarang ini juga untuk memantapkan hubungan kedua negara di level eksekutif maupun legislatif. "Supaya menjadi sinergitas antara Amerika Serikat dan Indonesia semakin terjalin dengan baik," kata Herman usai pertemuan.
BACA JUGA: Soal Pemindahan Ibu Kota, Andre Rosiade Khawatir Pemerintah Utang ke Cina
BACA JUGA: DPR Ingatkan Data Kependudukan tidak Boleh Diakses Bebas
Menurut Herman, Kongres AS banyak bertanya soal sistem pemilu, partisipasi pemilih, dan lebih khusus soal ruang lingkup kerja Komisi II DPR. "Utamanya tentang sistem kepemiluan ya," kata politikus Partai Demokrat itu.
Dialog juga menyinggung masalah penetapan DPT untuk pemilu di AS. Herman dalam pertemuan itu bertanya kepada Kongres AS bagaimana penetapan DPT untuk pemilu di negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu.
Ternyata, kata Herman, di sana pemilih mendaftar sendiri dengan menggunakan single identity yang mereka miliki. Sistem ini sangat berbeda dengan Indonesia. “Kalau di sana pemilih daftar sendiri dengan single identity sehingga di situlah nanti menjadi DPT mereka. Kalau di kita, didata, didaftarkan, ditetapkan DPT, disempurnakan lagi,” ujar dia.
Menurut Herman, di Indonesia masih butuh waktu agar ada kesadaran lapisan masyarakat betapa pentingnya sebuah pemilu sebagai mesin produksi pemimpin di semua tingkatan. “Baik itu pemimpin nasional maupun daerah,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Penolak RUU PKS Inkonsisten
Redaktur & Reporter : Boy