jpnn.com, TANJUNG SELOR - Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, aspirasi pembentukan sejumlah daerah otonom baru (DOB) di wilayah Kalimantan Utara bakal ditampung terlebih dulu.
Ini mengingat kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan untuk dilakukan adanya pemekaran daerah.
BACA JUGA: Pernyataan Presiden tak Bikin Kendor Upaya Pembentukan DOB
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kaltim-Kaltara ini menjelaskan, usulan calon DOB saat ini lebih dari 200.
“Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Apabila satu diloloskan, maka yang lainnya pasti ikut diprioritaskan. Sehingga pemerintah masih melakukan moratorium sampai kondisi keuangan memungkinkan,” ujarnya saat dihubungi Bulungan Post (Jawa Pos Group), Minggu (8/10).
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Saya Mau Mandi Dulu
Komisi II DPR RI, lanjutnya, juga beberapa kali sudah menyampaikan harapan ke Mendagri Tjahjo Kumolo untuk meninjau kembali kebijakan moratorium pemekaran daerah. Tetapi, pemerintah tetap bergeming, karena belum mendapat lampu hijau dari presiden.
“Saat ini, kami juga masih menunggu pembahasan terkait Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang merupakan payung hukum untuk memekarkan daerah. Selain itu, kami juga masih menerima aspirasi dan melakukan audiensi bersama presidium DOB dari berbagai daerah, terutama di Kaltim dan Kaltara,” ungkap ibu empat anak ini.
BACA JUGA: Gubernur Kaltara: Pak Presiden Jokowi Memang Beda
Hetifah menambahkan, dalam pembahasan di DPR, pihaknya juga meminta pemerintah melaporkan sejauh mana progres DOB bisa dilaksanakan, termasuk kondisi keuangan.
Persoalan aspirasi pembentukan DOB di Kaltara juga sudah disinggung dalam rapat kerja bersama para menteri koordinator di Senayan.
Hetifah mengaku Komisi II DPR RI tetap akan menanggapi sikap Presiden yang masih menunda DOB di 2017 ini. Bahkan, rencana pihaknya akan bersurat ke Presiden dalam waktu dekat untuk menyampaikan tanggapannya.
“Bukan cuma komisi II, nanti dari DPD RI juga akan menyatakan sikap yang sama yaitu menolak moratorium. Apa tidak sebaiknya pemerintah selektif saja, mengutamakan daerah-daerah seperti Kaltara, itu kompromi atau lobi politik yang akan kita tawarkan. Apalagi kan dana sekian triliun itu untuk semua daerah yang masuk Desertada. Sementara, tidak semua daerah dalam Desertada langsung mekar saat itu juga,” terangnya. (rus/fen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak Pusat Proses Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru
Redaktur & Reporter : Soetomo