jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Akhmad Baidowi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan pemilih di Pemilu Serentak 2019 menggunakan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, selain kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyatakan bahwa putusan tersebut menjadi sumber hukum baru sehingga 4.231.823 warga yang sudah melakukan perekaman tetapi belum memiliki e-KTP terjamin hak konstitusionalnya dalam Pemilu 2019.
BACA JUGA: Terkait Putusan MK, Jangan Sampai Ada Suket Palsu
Baidowi mengatakan Komisi Pemilihan Umum harus segera mengubah peraturan KPU atau PKPU terkait hal tersebut.
Dia memastikan Komisi II DPR menyediakan waktu di masa reses ini untuk menggelar rapat konsultasi membahas persoalan itu sebagaimana kesepakatan yang dibuat pada rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya.
BACA JUGA: Pesan Politikus Golkar Saat Bertemu Warga dan Tokoh NU
"RDP ini sekaligus untuk menyikapi putusan MK agar tidak bias dalam pelaksanaanya," kata Baidowi, Jumat (29/3).
BACA JUGA: Putusan MK Pemegang Suket Boleh Menyoblos, Ditjen Dukcapil Gerak Cepat
BACA JUGA: Putusan MK Pemegang Suket Boleh Menyoblos, Ditjen Dukcapil Gerak Cepat
Menurut Baidowi lagi, suket hanya dikeluarkan Dukcapil bagi warga yang sudah melakukan perekaman. "Harus diwaspadai beredarnya pemalsuan suket di lapangan," tegasnya.
Mantan wartawan itu mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan suket itu, maka perangkat kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS dan pengawas tempat pemungutan suara alias TPS harus benar-benar selektif terhadap calon pemilih yang menggunakan suket.
Sebelumnya diberitakan, MK dalam putusannya Nomor 20/PUU-XVII/2019, membolehkan pemilih menggunakan suket selain e-KTP. Keputusan itu dilandasi masih banyaknya pemilih yang belum memiliki e-KTP. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Putuskan Pemegang Suket Boleh Menyoblos, Begini Respons Mendagri
Redaktur & Reporter : Boy