jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR menerima kunjungan masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membahas usulan penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan daerah persiapan DOB ditanggung oleh kabupaten induknya.
“Kami akan mendukung sepenuhnya keinginan pembangunan Kaltara, walaupun saat ini masih moratorium. Tapi, dalam pembahasan dengan pemerintah Kaltara selalu diprioritaskan,” ungkap Fandi di Gedung Nusatara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).
BACA JUGA: UU PPMI Akan Lindungi Pekerja Migran
Fandi mengatakan, pihaknya akan terus mendukung DOB. Pasalnya, dia menilai masalah DOB bukan anggaran, tetapi daerah perbatasan yang harus dijaga. Pihaknya menyatakan akan mencarikan solusi pemerintah membuka keran penetapan DOB.
"DOB penting terutama di daerah perbatasan. Kalau Pak Jokowi belum mau membuka keran, tugas kami melobi pemeritah untuk membuka keran itu. Sebagai provinsi baru, Kaltara membawa harapan baru, kami akan memperjuangkan segala hal ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Kepemimpinan Lemah, Target Pertumbuhan Ekonomi Gagal
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian yang mengatakan, Provinsi Kaltara adalah daerah perbatasan yang saat ini memiliki potensi yang sangat besar, namun belum sepenuhnya bisa diperhatikan.
“Kesulitan yang dialami itu, insyaallah akan bisa dipercepat pembangunan dan solusi bisa ditemukan, jika diberikan kesempatan menjadi DOB. Aspirasi hari ini betul-betul serius. Pemerintah tampaknya belum bisa serius untuk bisa membuka keran pembentukan DOB,” katanya.
BACA JUGA: Pemerintah Ceroboh Libatkan WWF Untuk Reforma Agraria
Politikus dari dapil Kaltim dan Kaltara ini, berharap aspirasi yang disampaikan bisa menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah untuk secara selektif memberikan kesempaatan kepada daerah yang memang membutuhkan untuk bisa otonom. Komisi II sebagai mitra Kemendagri, sambung Hetifah, saat ini sudah mendesak presiden agar mengambil keputusan menyangkut desain besar otonomi daerah sekaligus memperhitungkan beberapa daerah strategis untuk menjadi daerah otonom sendiri.
Di tempat yang sama, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan Komisi II yang telah menerima aspirasi ini. Kaltara sebagai provisi baru dan anak bungsu Republik ini, harus diperlakukan khusus agar bisa mengejar ketinggalannya, apalagi ini provisi perbatasan.
Harus ada kebijakan politik dari pemerintah untuk mempercepat pembangunanya. “Tujuan DOB ini adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman pulau terluar di negeri kita,” ucap Pak Gubernur. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Sudah Banyak Berubah di Zaman Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi