jpnn.com - JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) di seberang komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4). Menurut Anggota Komisi III Taufiqulhadi, kunjungan itu untuk meminta data terkait audit tentang pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI.
Taufik sendiri bersikap kritis terkait kunjungan rekan kerjanya di komisi bidang hukum tersebut ke kantor BPK. Sebab, ia berpandangan sebaiknya kasus RS Sumber Waras biar diselesaikan di ranah hukum.
BACA JUGA: DPR Targetkan Pengesahan RUU Pilkada Sebelum Reses
“Biarkanlah kasus Sumber Waras ini menjadi ranah bagi dua lembaga itu (BPK dan KPK),” kata Taufiq saat dihubungi pada Selasa.
Menurutnya, sebuah kasus yang sudah ditangani oleh lembaga penegak hukum tidak dicampuri oleh lembaga lainnya. Karenanya kunjungan Panja Penegakan Hukum pimpinan politikus Gerindra Desmond J Mahesa ke BPK seharusnya tidak dilakukan.
BACA JUGA: Inilah Instansi Pusat Penerima Limpahan PNS Daerah
“Tidak perlulah kita (Panja Komisi III) terlibat di dalamnya. Tunggu saja prosesnya. Jangan terkesan mendorong-dorong seakan-akan ada muatan politis," tambah Taufiq.(fat/jpnn)
BACA JUGA: BNN Pusat Cari Fakta Soal Kepala BNN Malut
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan Usung Fahri untuk Hadapi Eks Panglima TNI
Redaktur : Tim Redaksi