jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan jajaran Polres dapat bersinergi dan aktif berkomunikasi dengan para pejabat daerah tempatnya bertugas maupun tingkat pusat terkait persoalan hukum dan keamanan.
Menurut Sahroni, melalui komunikasi yang baik para Kapolres akan lebih banyak mengetahui serta menyampaikan kondisi terkini di wilayah yang diamankannya. Terlebih lagi, belakangan ini dinamika maraknya gangguan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh para pelaku berpaham radikalisme hingga terorisme.
BACA JUGA: Mengobrol Saat Kapolri Beri Arahan, Mantan Kapolres Digarap Propam
“Kapolres harus tanggap terhadap kondisi terkini keamanan di wilayahnya. Bagaimana menjaga keamanan lingkungan jika komunikasi dengan pejabat di daerah ataupun tingkat pusat diabaikan, sementara yang ingin dikomunikasikan adalah mengenai Kamtibmas di daerahnya,” kata Sahroni usai rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Idham Azis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11).
Bendahara umum Partai NasDem itu mengatakan anggota Komisi III DPR saja telah menyampaikan nama dan status kepada sejumlah Kapolres terkait daerah pemilihan tetapi kerap masih ada diabaikan. "Jika kami sebagai anggota dewan saja bisa diabaikan, bagaimana masyarakat biasa?” tegas Sahroni.
BACA JUGA: Ada Kapolres Tak Gubris Pidato Kapolri, Jadinya Begini
Dia menekankan tanpa adanya komunikasi yang baik, dapat berimbas pada pengabaian persoalan hukum, dan mengakibatkan menjadi biasnya arus informasi terhadap sebuah peristiwa kejahatan.
Sahroni mencontohkan biasanya anggota dewan menerima aspirasi dari masyarakat mengenai kejahatan di daerah tersebut. Sebagai anggota dewan, kata dia, tentunya informasi tersebut harus disampaikan lebih lanjut kepada aparat kepolisian. "Dalam hal ini kepada Kapolres selaku pimpinan yang seharusnya mengenal baik kondisi keamanan di kota ataupun kabupaten tempatnya bertugas,” ujar Sahroni.
BACA JUGA: Kapolres Kampar Mendadak Dicopot, padahal Belum Genap Dua Bulan Menjabat
Contoh lain, lanjut Sahroni, ketika terjadi kejahatan luar biasa seperti terorisme, maka sebagai pimpinan wilayah Kapolres harus dapat menyampaikan kepada pejabat pemerintah ataupun anggota dewan mengenai kondisi aktual. "Sehingga informasi tidak menjadi bias atau bahkan memunculkan hoaks,” kata Sahroni.
Dalam rapat kerja, Sahroni selaku pimpinan Komisi III DPR berpesan kepada Kapolri untuk mengingatkan jajaran tingkat Polres agar respontif jemput bola dan melakukan komunikasi yang baik. “Banyak sudah menyampaikan nama dan posisi, Kapolres menganggap enteng,” pesannya kepada Kapolri. (Boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy