jpnn.com - JAKARTA - Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan. Kunker itu dilakukan dalam rangka menjalanan fungsi pengawasan DPR.
Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan bahwa banyak isu keamanan yang menjadi perhatian di Sulsel, sehingga komisi yang membidangi hukum ini perlu datang ke Makassar.
BACA JUGA: Paspampres Amerika Usut Dugaan Pesta Narkoba di Gedung Putih
Sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (sekjen PKS) itu menyebut salah satunya ialah soal penanganan narkoba.
“Hal ini termasuk menjadi salah satu isu dominan di Sulsel,” kata Habib Aboe dalam keterangannya, Kamis (6/7).
BACA JUGA: Polda Sulsel Selamatkan 155 Korban Perdagangan Orang, Ada Eksploitasi Seksual
Habib Aboe menjelaskan bahwa berdasar catatannya, pada semester awal 2023 ini ada 1.229 perkara narkoba yang dilaporkan ke kepolisian setempat.
Dari perkara yang sudah ditangani, ada 1.850 tersangka yang telah diproses.
BACA JUGA: Melawan Petugas, Bandar Narkoba di Karawang Tak Diberi Ampun, Dooor!
Termasuk mencuatnya kabar adanya "bunker" narkoba di salah satu kampus di Makasar.
Habib Aboe berujar banyaknya kasus yang ditangani oleh Polda Sulsel menunjukkan tingginya peredaran narkoba di wilayah ini.
Oleh karena itu, kata dia, perlu ada atensi khusus dari Komisi III DPR kepada Polda Sulsel.
“Melihat banyaknya perkara narkoba tersebut, kami ingin melihat inovasi apa yang dilakukan Polda Sulsel dalam menangani peredaran narkoba itu,” ungkap Habib Aboe.
Dia mengatakan Komisi III DPR memberikan dukungan dalam berbagai upaya penanganan dan pemberantasan narkoba.
“Hal ini harus dilakukan karena narkoba merupakan ancaman yang sangat nyata untuk bangsa dan negara,” katanya.
Lebih lanjut Habib Aboe juga melihat maraknya demonstrasi penolakan polisi RW yang berlangsung di Sulsel.
Menurutnya, hal ini juga menjadi perhatian Komisi III DPR.
“Karena program polisi RW adalah ajuan dari mitra kerja Komisi III DPR yang beberapa waktu lalu dipresentasikan oleh Kabaharkam Polri. Oleh karena itu, kami juga perlu mendengarkan informasi dari bawah, kenapa ada penolakan soal program ini,” tuntas Habib Aboe Bakar Al Habsy. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi