jpnn.com, JAYAPURA - Komisi VI DPR memberikan dukungan kepada program dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pengembangan wisata alam di Papua.
Dukungan tersebut disampaikan pada rapat koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi LHK Ekoregion Papua yang diselenggarakan oleh KLHK di Jayapura.
BACA JUGA: Karhutla, KLHK Tegur 55 Perusahaan di Indonesia
BACA JUGA : Sori, Nella Kharisma dan Via Vallen Tidak Akan Hadir di Sidang
Rakor Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi LHK Ekoregion Papua diselenggarakan KLHK sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-74 dengan tema SDM Unggul Indonesia Maju.
BACA JUGA: KLHK Tindas Tegas Pelaku yang Bakar Lahan Seluas 274 Hektare
Selain dibuka oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, rakor ini juga menghadirkan narasumber antara lain Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi, Darori Wonodipuro, Yus Sudarso, Rahmad Handoyo, Fadholi dan Kasiyah.
Dalam rakor itu, Bambang Hendroyono memberikan penekanan akan pentingnya penyesuaian Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2010-2030, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, langkah-langkah korektif KLHK sejak tahun 2015-2019, serta arahan penyusunan Rencana Kerja 2020.
BACA JUGA: Pelaku Pembakaran 274 Hektar Lahan Terancam Penjara Maksimal 10 Tahun
"RKTN 2010-2030 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian, dengan RPJMN 2020-2024 dan langkah-langkah korektif yang telah dan akan dilaksanakan KLHK, serta dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja 2020," ujar Bambang.
BACA JUGA : TNI AL dan Tentara Amerika Adu Cekatan Evakuasi Pakai Helikopter
Sementara itu, Komisi IV DPR berkesempatan untuk melakukan dialog dengan para peserta usai kunjungan kerja ke Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa. Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).
“Dengan keterbatasan anggaran dan personel Polisi Kehutanan, namun tetap semangat mengelolaan kawasan konservasi yang luasnya lebih dari satu juta hektare,” ujar Viva.
Saat melakukan kunjungan kerja ke TWA Teluk Youtefa yang merupakan ikon wisata alam masyarakat Jayapura, Komisi IV DPR mengusulkan penambahan perahu wisata dan bagan terapung yang dilengkapi dengan restoran terapung.
"Perahu wisata dan bagan terapung yang dilengkapi restoran terapung yang akan diadakan oleh Balai Besar KSDA Papua ini nantinya dikelola oleh masyarakat Teluk Youtefa. Lebih lanjut, ini juga akan melengkapi fasilitas Jembatan Merah yang telah diresmikan oleh Presiden RI beberapa waktu yang lalu,” ujar anggota Komisi IV Fadholi. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Tetapkan UB Sebagai Tersangka Karhutla 274 Hektare di Kubu Raya Kalbar
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan