jpnn.com, JAKARTA - Anggaran kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19 masih belum sebanding dengan sektor ekonomi.
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta alokasi anggaran untuk penanganan sektor kesehatan dan ekonomi terkait pandemi Covid-19 berimbang.
Hal ini merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/8). \
Kesimpulan dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena yang memimpin rapat.
BACA JUGA: Ada Usulan Baru di Perubahan Perpres untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Melkiades menjelaskan Komisi IX DPR RI mendorong Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjalankan tiga program prioritas secara holistik dan terintegrasi yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh.
“Termasuk adanya alokasi anggaran yang berimbang untuk penanganan di sektor kesehatan dan sektor ekonomi,” kata politikus Partai Golkar dari Nusa Tenggara Timur yang karib disapa Melki itu.
BACA JUGA: Menteri Airlangga Membeberkan Sejumlah Strategi Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19
Komisi IX DPR juga mendesak Komite untuk terus meningkatkan kolaborasi seluruh pihak yang sudah berkontribusi aktif di antara TNI, Polri, BIN, universitas, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan pihak swasta.
“Komisi IX DPR mendesak Komite Penanganan Covid-19 dan PEN membuat grand design vaksin Covid-19 termasuk kebutuhan infrastruktur pengembangan, kebutuhan anggaran dan rencana vaksinasinya,” ujar Melki.
Dia menambahkan dalam rangka meningkatkan ketahanan kesehatan di masa pandemi Covid-19, Komisi IX mendukung Kemenkes terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan laboratorium di seluruh daerah melalui optimalisasi penggunaan anggaran stimulus penanganan corona kesehatan.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat mengaku siap untuk meningkatkan penyerapan anggaran di kementerian yang dipimpinnya.
“Penyerapan anggaran, kami siap untuk memperbaiki untuk kami serap lebih baik. Tidak ada jalan lain kami akan lakukan konsolidasi untuk penyerapan,” kata Terawan.
Dia juga menyatakan bahwa supaya tidak terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang besar, maka Kemenkes akan all out untuk penyerapan anggaran tersebut. “Supaya tidak terjadi penganggaran tidak efisien sehingga terjadi silpa yang besar,” ungkap mantan kepala RSPAD Gatot Subroto itu.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Erick Thohir mengatakan ada tiga program utama yang akan dijalankan komitenya yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh.
Menteri BUMN ini mengatakan Indonesia Sehat program Indonesia sehat tidak mungkin tidak didahulukan. Karena tidak mungkin mengharapkan Indonesia tumbuh, tanpa memastikan kesehatan berjalan dengan baik. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy