Komisi V Dukung Pengadaan Kapal Feri di Luwu Timur

Senin, 10 September 2018 – 14:01 WIB
Ibnu Munzir. Foto: DPR

jpnn.com, LUWU TIMUR - Komisi V DPR RI mendorong dan mendukung pemerintah dalam pengadaan kapal feri di Pelabuhan Penyeberangan Danau Matano dan Pelabuhan Penyeberangan Danau Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Komisi V DPR RI menargetkan bisa merealisasikan dua kapal feri untuk ditempatkan di kedua pelabuhan itu pada tahun anggaran 2019 mendatang.

BACA JUGA: Fahri Hamzah Berharap Pemerintah RI Agresif Bantu Yaman

“Salah satu yang menjadi kesepakatan kami dengan Ditjen (Direktorat Jenderal) Perhubungan Darat untuk penyiapan angkutan penyebrangan kapal untuk ditempatkan di Pelabuhan Danau Matano dan Danau Towuti,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Luwu Timur, Sulsel, Jumat (7/9).

Politikus dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, selama ini dua danau tersebut menggunakan kapal penyebrangan tradisional yang disebut oleh masyarakat dengan pincara.

BACA JUGA: Rupiah Melemah, Ketua DPR: Percayalah, Pemerintah Tidak Diam

Pincara sendiri tidak memenuhi standar keamanan sehingga banyak menelan korban.

Dia berharap keberadaan kapal feri bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

BACA JUGA: Fahri Hamzah Sambut Positif Pembuatan Huntara di Lombok

Kapal tersebut akan menghubungkan wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara.

“Karena ini memang satu-satunya angkutan dan berhubungan dengan Sulawesi Tengah. Saya kira sangat signifikan untuk peningkatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, baik untuk wilayah Luwu Timur, Utara, maupun juga Sulawesi Tengah, Tenggara juga,” papar Ibnu.

Politikus dapil Sulawesi Barat itu menjelaskan, kunspek ini untuk mengetahui secara langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat.

“Kami sudah rapat kerja dengan Menteri PUPR, salah satunya terkait penyusunan anggaran. Jadi, dasar berpikir dan pijakan penetapan anggarannya adalah hasil kunjungan kerja dan kunjungan spesifik DPR RI,” papar Ibnu. (adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usulkan Sumbawa jadi Provinsi Sendiri


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR  

Terpopuler