JAKARTA - Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Keuangan agar secepatnya melunasi sisa Dana Bagi Hasil (DBH-Migas) ke seluruh daerah penghasil yang masih belum dibayarkan, karena dana tersebut saat ini sedang ditunggu oleh daerah untuk membiayai program yang telah direncanakan.
Hal tersebut diungkapkan ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Harsya kepada wartawan usai memimpin Rapat Kerja dengan Menkeu, ESDM dan Kepala BPMigas di Gedung Nusantara I, Kamis (18/2).
"Desakan untuk segera membayar sisa DBH-Migas bagi daerah penghasil yang belum dibayarkan, kita minta kepada pemerintah dalam hal ini Menkeu agar merealisaikan setelah nanti APBNP disahkanPersoalan ini juga telah kita masukkan sebagai kesimpulan rapat dengan Menkeu dan ESDM, mereka sepakat untuk merealisaikan secepatnya," ujar Riefky.
Selain itu, Riefky juga mengatakan, ke depan pemerintah juga harus memperbaiki mekanisme pembayaran DBH-Migas ke daerah, sehingga tidak terjadi lagi kesalapahaman dari pemerintah daerah.
"Ke depan kita minta pemerintah harus memperbaiki mekanismenya dengan melibatkan daerah penghasil Migas, agar lebih transfaran
BACA JUGA: Pemilu Usai, Sense Bencana Parpol Turun
Baik itu pembagiannya, waktu pembayarannya serta mekanisme lainnya, sehingga tidak terjadi lagi persoalan yang terus dialami daerah," ucapnya.Keterlambatan pembayaran ini Riffky juga mengakui bahwa ini bukan kesalahan yang disengaja dilakukan pemerintah, karena kondisi APBN belum sempurna.’’ Tetapi seperti yang disampaikan Menkeu, sisa DBH-Migas yang belum dilunasi itu menjadi perioritas utama dalam APBNP," tambahnya
BACA JUGA: Pabrik Kantong Darah Sangat Mendesak
BACA JUGA: KPK Diminta Ikut Awasi Pilkada
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setahun, PMI Targetkan Tambahan Sejuta Kantong Darah
Redaktur : Tim Redaksi