jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung tekad Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadikan Indonesia sebagai lokomotif ekonomi di Asia Tenggara melalui hilirisasi industri komoditas strategis seperti nikel, batu bara, dan timah.
Wakil Ketua Fraksi Golkar bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI ini berharap pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan program hilirisasi tersebut.
BACA JUGA: Jokowi Berpamitan ke Rakyat di Pontianak, Erick Thohir & Bahlil Sedih
Alasannya, keberlanjutan program hilirisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian nasional guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada 2045.
"Komisi VII DPR RI berharap dengan hilirisasi, Indonesia bisa mengendalikan seluruh sumber daya alam, baik itu nikel, batu bara, timah, dan lainnya," kata Mukhtarudin saat dihubungi, Jumat (27/09/2024).
BACA JUGA: Pengamat Mendukung 3 Jurus Menteri Bahlil untuk Wujudkan Kemandirian Energi
Mukhtarudin menjelaskan bahwa keberlanjutan hilirisasi ini merupakan kebijakan penting karena dapat menjadi pendongkrak nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara.
Diketahui, sebelum hilirisasi dilakukan, ekspor nikel pada 2017 hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. Sementara pada 2023, setelah hilirisasi diberlakukan, angkanya meningkat signifikan menjadi 33,8 miliar dolar AS. Angka tersebut hanya berasal dari satu hingga dua turunan nikel, belum termasuk baterai kendaraan listrik (EV) dan mobil listrik.
BACA JUGA: Anggawira: Bahlil Menginspirasi Anak Muda di Pelosok Negeri untuk Menggapai Kesuksesan
Selain nikel, Indonesia merupakan produsen utama komoditas batu bara dan timah, sehingga hal ini dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.
"Artinya, kita bisa mengendalikan harga sendiri, sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian bangsa," ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menambahkan bahwa keberlanjutan program hilirisasi merupakan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menghentikan ekspor bijih nikel dan hasil pertambangan lainnya.
"Ya, tentu Komisi VII DPR RI mendukung, karena keputusan tersebut diambil untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," ucap Mukhtarudin.
Politikus Partai Golkar ini melanjutkan bahwa hilirisasi terhadap sumber daya alam di Indonesia merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional. Mukhtarudin pun mencontohkan kebijakan hilirisasi nikel yang telah membawa lonjakan besar bagi penerimaan negara.
Pada 2015, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai Rp45 triliun, namun setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai tersebut melonjak menjadi Rp520 triliun pada 2023. "Apalagi potensi nikel kita nomor satu di dunia," katanya.
Mukhtarudin juga berharap para produsen dapat memanfaatkan batu bara sebagai komoditas unggulan. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi dalam negeri.
Selain hilirisasi, Mukhtarudin juga mendorong agar pemerintahan Prabowo Subianto memprioritaskan kebijakan investasi padat karya, seperti pangan, energi, dan manufaktur, dalam periode lima tahun ke depan.
Menurut Mukhtarudin, peran sektor industri manufaktur juga turut memacu perekonomian daerah dan nasional.
"Ya, tentu DPR berharap pemerintah periode mendatang memprioritaskan investasi padat karya. Karena hal ini sangat penting dalam mengatasi pengangguran," pungkasnya.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari