jpnn.com, TAKALAR - Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang memuji cara Menteri Sosial Tri Rismaharini menyelesaikan kerumitan pengelolaan bantuan sosial (bansos).
Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu turut mendampingi Mensos Risma di acara pemadanan data bansos di wilayah Sulawesi Selatan yang berlangsung di Loka Rehabilitasi Sosial Pangurangi Takalar, Kamis (7/10).
BACA JUGA: Komisi VIII Dorong Penyerapan Anggaran dan Akselerasi Program Kemensos
“Saya kira kita harus apresiasi Ibu Mensos dalam rangka kroscek di lapangan tentang data salur di Sulsel," kata Samsu Niang.
Dalam pertemuan itu terungkap banyak ditemukan bansos yang belum tersalurkan. Namun kehadiran Mensos Risma memimpin pertemuan tersebut mampu menyelesaikan semua persoalan yang menjadi kendala.
BACA JUGA: Kemensos Sebut Ada Ribuan Orang Mendaftar jadi Komisioner KND
"Kami apresiasi ke Bu Menteri karena cepat dan tanggap selesaikan masalah,” ucapnya.
Samsu juga menyampaikan pada saat muncul kebutuhan menghadirkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ternyata bisa dihadirkan dengan cepat.
BACA JUGA: Sikap Tegas Mensos Risma Wujud Pembelaan ke Rakyat Miskin
Dalam hitungan satu jam, penerima manfaat langsung hadir untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah.
“Bayangkan dalam satu jam penerima manfaat ini (bisa) didatangkan langsung. Ini (bansos) kita akan serahkan langsung. Rumahnya jauh (namun bisa) dikomunikasikan (kepada pihak yang) menjemput mereka,” kata Samsu.
Dengan cara yang diarahkan langsung oleh Mensos, tidak ada alasan bagi KPM untuk tidak datang. Karena untuk bisa datang, para KPM telah disiapkan mobil dan kemudian dijemput.
“Hal ini untuk membuktikan bahwa data bansos memang valid. Ada datanya dan ada penerimanya. Dan mereka bisa menerima bantuan itu hari ini juga. Di Maros, Makassar ada lagi (kasus yang sama),” katanya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan di wilayah Sulsel, data bansos yang belum tersalur jumlahnya cukup besar.
Dia menyebutkan di Kabupaten Maros sebanyak 578 KPM di tahap 1 yang belum tersalur. Belum lagi ada 18.225 penambahan di tahap 2.
“Data yang belum salur itulah yang tadi kita selesaikan. (Di antara masalahnya adalah ada KPM) yang belum terdistribusi kartunya dan (bantuan) belum salur. Jumlahnya cukup besar,” katanya.
Sedangkan Kabupaten Gowa, kata Risma, terdapat 2.400 KPM yang belum mendapatkan bansos.
Untuk itu, pihaknya meminta agar penyalurannya dilakukan secara tunai atau sekaligus.
"Ini jumlahnya besar kalo dibanding daerah lain. Sayang kalau enggak terealisasi padahal orang itu butuh,” katanya.
Selain itu, kata Risma, ada berbagai kasus lain yang ditemukan, di antaranya, lokasi KPM yang jauh, dan KPM lansia, sehingga realisasi penyaluran rendah.
“Ada kasus lokasi jauh, contoh di Luwu itu salurnya rendah sekali. Saya sampaikan tidak mungkin hanya mengambil kartu sudah tua enggak ada fasilitas. Kita minta bank memberikan bantuan dalam bentuk tunai,” katanya.
Mensos meminta bantuan yang seharusnya cair pada Juli dan September, seluruhnya dibayarkan cash pada Oktober ini. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi