Komisi VIII DPR Kawal Anggaran Program Santuni Yatim Piatu Sampai Disetujui Kemenkeu

Jumat, 24 September 2021 – 21:05 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyalurkan bantuan ATENSI di GOR Sasana Krida Bahurekso, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/9). Foto: Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf memastikan mendukung penuh terhadap kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait program-program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Salah satu yang menjadi dukungan prioritas wakil rakyat ini, yaitu inisiatif Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan bantuan bagi anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang terdampak pandemi Covid-19.

BACA JUGA: LaNyalla Minta Menkeu Sri Mulyani Segera Setujui Anggaran Yatim Piatu Korban Covid-19

"Yang menarik untuk kali ini adalah kami bersepakat dengan Kemensos untuk memberikan bantuan anak yatim. Anak yatim ini per anak, per kepala mereka yang sudah sekolah diberikan bantuan setiap bulan Rp 200 ribu sedangkan yang belum sekolah Rp300 ribu, ini saya kira yang terbaru," kata Bukhori, saat penyaluran bantuan ATENSI bersama Mensos Risma di GOR Sasana Krida Bahurekso, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/9).

Politisi PKS itu mengungkapkan untuk Kabupaten Kendal sendiri sudah tersalurkan sekitar 70 anak dari kuota 700 anak.

BACA JUGA: Strategi Kemensos Melindungi Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Dia juga menyampaikan pada 2022 nanti bantuan tersebut tidak hanya untuk anak yatim piatu yang terdampak Covid-19, melainkan untuk anak yatim piatu di seluruh Indonesia yang tidak terdampak pandemi.

"Kuota untuk berikutnya tidak hanya karena Covid-19, pada 2022 semua anak yatim di Indonesia kita berharap untuk mendapatkan bantuan, kita berikan anggaran itu kurang lebih kuota 5 juta anak yatim," kata Bukhori.

BACA JUGA: Daerah Terbanyak di Jabar yang Memiliki Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Kemensos sebelumnya mengusulkan anggarannya Rp 11,64 triliun untuk 3.453.128 anak yatim piatu usia sekolah dan 963.855 anak yatim piatu belum sekolah.

Meski didukung penuh oleh Komisi VIII DPR, tapi usulan anggaran tersebut belum masuk ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Oleh karena itu, Bukhori menegaskan Komisi VIII DPR akan mengawal hingga usulan tersebut disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"DPR yang sebelumnya mengusulkan dan kemudian ibu menteri setuju jadi kami tidak hanya mendukung tapi mengawal sampai kemenkeu menyetujui (usulan anggaran)," tegasnya.

Mensos Risma juga berharap agar usulan anggaran untuk 2022 yang diperuntukannya tak lagi hanya untuk anak yatim karena Covid-19, tapi juga untuk anak yatim bukan karena Covid-19 yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kalau secara informal, Bu Sri Mulyani menyepakati tapi itu kan dilihat juga anggarannya," kata Risma.

Sebagai informasi, data per 23 September tercatat data masuk untuk bansos anak yatim piatu sudah terlaporkan sebanyak 38 ribu anak.

Selanjutnya yang sudah divalidasi 28 ribu anak, dan 10 ribu anak lainnya sedang dilakukan pendataan ulang.

Data yang sudah dilakukan pembukaan rekening sebanyak 4.500 anak. Namun, yang sudah pencairan sebanyak 2 ribu anak. (mrk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Anggarkan Rp 11,3 Triliun untuk Anak Yatim pada 2022


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler