jpnn.com, LOMBOK BARAT - Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus menyatakan, peristiwa di Lombok Barat saat ini bukan persoalan SARA.
Dia meminta seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengendalikan konflik di dalam dengan baik.
BACA JUGA: Komisi VIII DPR Dorong Moderasi Beragama Diimplementasikan di Tengah Masyarakat
Peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus ditingkatkan untuk mengelola konflik di sana.
"Kami berharap ini tidak meluas dan ternyata memang di lapangan setelah kami cek bukan SARA," ujarnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (23/5).
BACA JUGA: Komisi VII DPR RI Evaluasi Aturan Larangan Ekspor Pasir Laut di Batam
Program Kementerian Agama (Kemenag) dengan moderasi agama, menurut politisi Golkar ini, harus terus dikembangkan.
"Yang tadi disampaikan dana yang dibantu cuma sekitar Rp 60 juta satu tahun, pemerintah provinsi Rp 50 juta, kabupaten Rp 50 juta, pusat Rp 60 juta," ujarnya.
BACA JUGA: DPR Minta Mendagri Konsisten Ikuti Aturan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Menurut dia, dalam rangka moderasi umat beragama, peran FKUB ditingkatkan dengan menambah dana dari pemerintah pusat.
Hasan Basri berharap implementasi program moderasi beragama memang tidak hanya diaplikasikan di lingkungan Kemenag.
"Itu yang kami harapkan ke depan. Itu salah satu poin yang kami simpulkan dari Komisi VIII," ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Rachmat Hidayat dari daerah pemilihan NTB II mengaku terkejut dengan adanya pemberitaan yang tersebar di media sosial bahwa kejadian di Lombok Barat adalah persoalan SARA.
"Masyarakat di NTB II tidak berkelahi dan rusuh karena isu SARA," ungkapnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi