jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) belum menemui titik temu terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023.
Hal itu tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII dengan Kemenag dan beberapa stakeholder haji di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
BACA JUGA: Kata Wapres Maruf Amin soal Wacana Kenaikan Biaya Haji
Kemenag dalam RDP mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp 90.023.998 dengan komposisi pembayaran dari jemaah atau Bipih sebesar Rp 49.812.700 dan nilai manfaat haji Rp 40.211.298.
"55,3 persen dari Bipih dan nilai manfaat 44,7 persen," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam RDP bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
BACA JUGA: BPKN RI Angkat Suara Soal Usulan Kenaikan Biaya Haji
Dia berharap usulan pihaknya bisa disetujui bersama antara pemerintah dengan Komisi VIII sebagai mitra dari Kemenag.
"Semoga usulan menjadi bahan bagi kami untuk menyiapkan operasional ibadah haji 1444 Hijriah," katanya.
BACA JUGA: Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2023 Rp 69 Juta, Yandri Susanto: Itu Belum Final
Namun, Komisi VIII tampaknya belum setuju dengan Kemenag soal BPIH 2023 yang angka per Selasa ini sudah turun dari usulan sebelumnya.
Kemenag sebelum mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp 90.023.998, lebih dahulu menyodorkan angka total biaya haji Rp 98 juta.
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis misalnya meminta pemerintah masih bisa membuka mata soal efisiensi biaya dalam penyelenggaraan haji.
Sebab, dia merasa angka BPIH 2023 yang diusulkan pemerintah masih bisa diturunkan dari usulan dalam rapat.
"Pemerintah tidak menutup mata untuk menerima kalau seumpama ada penawaran baru yang mungkin bisa lebih murah dari proposal yang ditetapkan," kata dia dalam RDP dengan Kemenag, Selasa.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menilai dua komponen dalam penyelenggaraan haji masih terlalu tinggi sehingga angka BPIH 2023 sebesar Rp 90.023.998.
Dia misalnya menyoroti tentang konsumsi dan penginapan bagi calon jemaah haji selama di Arab Saudi yang terlalu tinggi.
"Fraksi Gerindra menyatakan menolak dan tidak ikut keputusan itu," ujar Wachid.
Dia bahkan mengaku bakal melakukan evaluasi terhadap dua komponen dalam penyelenggaraan haji, yaitu konsumsi dan penginapan.
"Saya akan mengadakan penyelidikan ke Arab Saudi dan saya akan menugaskan orang-orang untuk cek," katanya.
Senada dengan Wachid, anggota Komisi VIII DPR RI dari NasDem Sri Wulan tidak menyetujui usulan BPIH 2023 karena dua komponen dalam penyelenggaraan haji yang masih tinggi.
"NasDem tidak menyetujui soal hotel dan katering," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari PKB Maman Imanulhaq berharap Kemenag bisa melakukan evaluasi setelah mengusulkan angka BPIH 2023 yang menuai keberatan para legislator.
Semisal, pemerintah bisa menggaet ahli yang bisa menemukan penginapan murah sembari menekankan kualitas untuk para calon jemaah haji.
"Mencari ahli yang bisa menawar hotel, bukan orang yang mencari rente," kata Sri Wulan. (ast/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan