jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR tidak setuju dengan kebijakan sekolah lima hari yang digagas Mendibud Muhadjir Effendy. Alasannya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Kami minta kebijakan lima hari sekolah opsional saja. Ini agar masyarakat tidak terbebani dan sosial budaya tidak terguncang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah dalam raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (13/6).
BACA JUGA: Sudah Ribuan Sekolah Terapkan Lima Hari Masuk
Politikus Golkar ini menambahkan, yang sudah jalan lima hari sekolah biarkan lanjut. Sedangkan bagi sekolah yang tidak siap jangan dipaksakan.
"Ini tolong ditinjau lagi, jangan dipaksakan semuanya harus sekolah lima hari agar tidak ada gejolak," ucap Ferdiansyah.
BACA JUGA: Sekolah Lima Hari, Madrasah Diniyah Bagaimana?
Sementara Arzetti Bilbina, anggota Komisi X ikut menyatakan keberatannya. Dengan alasan banyak masyarakat di Jawa Timur khusunya Surabaya dan Sidoarjo keberatakan dengan sekolah lima hari.
"Madrasarah Diniyah, TPA, pendidikan Alquran akan banyak yang tutup. Karena itu kami minta pemerintah mengkaji lagi sebelum memberlakukannya menyeluruh," tegasnya.
BACA JUGA: PKB Tolak Sekolah Lima Hari
Dia menambahkan, banyak sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang minim fasilitas bisa kalang-kabut dengan program tersebut. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menag Minta Jangan Terburu-buru Tolak Sekolah Lima Hari
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad