Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia

Sabtu, 16 November 2024 – 23:00 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hanif Dhakiri. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI mengecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia.

Meski meraih pendapatan lebih dari Rp 300 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal AS ini hanya berkomitmen investasi sebesar Rp 300 miliar—angka yang jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional.

BACA JUGA: Apple Berencana Bangun Pabrik di Bandung, Kemenperin: Kami Sudah Menghubungi, Tetapi

“Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hanif Dhakiri, Sabtu (16/11).

Hanif menilai kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar.

BACA JUGA: Apple Disebut Bisa Bangun Pabrik di Indonesia, Asalkan

Lebih lanjut, Hanif meminta pemerintah lebih tegas dengan memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan ini.

Selain itu, Hanif menekankan pentinnya mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan.

BACA JUGA: Apple Menghadirkan 2 Fitur Baru Pada Pembaruan iOS 18

Selanjutnya, menurut Hanif perlu untuk menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia.

“Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,” katanya.

Hanif mengatakan Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler