Komisi XI Puji Peran BPKP dan BPK Cegah Korupsi di Banten

Rabu, 08 Agustus 2018 – 14:16 WIB
Johnny G Plate. Foto: DPR

jpnn.com, SERANG - Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Provinsi Banten dalam mengawal penggunaan anggaran negara.

Dia juga melayangkan pujian terkait peran kedua institusi itu dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Banten.

BACA JUGA: Dede Yusuf: Berau Butuh Pengembangan Pendidikan Tenaga Kerja

Johnny menyampaikannya saat pertemuan antara tim kunjungan kerja Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Marwan Cik Asan dengan Kementerian Keuangan yang juga dihadiri BPK serta BPKP Perwakilan Wilayah Provinsi Banten, di Serang, Banten, Senin (30/7).

“Kalau ternyata masih ada operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Banten ini, maka bisa kita anggap kinerja BPKP gagal dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, mudah-mudahan tidak ada lagi,” kata Johnny.

BACA JUGA: Komisi IX Kaget Temukan Pasien BPJS Beli Obat Sendiri

Politikus Partai NasDem itu menambahkan, masih terjadi banyak OTT terhadap kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut dia, hal itu harus menjadi perhatian BPKP. Sementara itu, BPK harus lebih giat dalam mengaudit dan menganalisis keuangan.

BACA JUGA: Tangani Gempa Lombok, Perlu Lembaga Khusus Seperti BRR Aceh

“Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang saat ini dibangun BPKP sebenarnya sudah bagus. Namun, belum menunjukkan tata kelola keuangan yang benar jika dilihat dari masih maraknya praktik korupsi di daerah-daerah,” imbuh Johnny.

Secara administratif memang ada peningkatan hasil audit yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penurunan disclaimer dari pemeriksaan BPK.

Akan tetapi, realitas di lapangan OTT oleh KPK juga masih tinggi.

Dirinya berharap, BPKP dan BPK ikut aktif memberantas praktik korupsi di daerah masing-masing.

Caranya dengan upaya pencegahan, pendampingan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah serta audit keuangan yang komprehensif.

“Saya apresiasi kerja keras aparatur negara di jajaran Kementerian Keuangan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara serta upaya pencegahan korupsi dengan sistem pengelolaan keuangan negara yang baik,” kata legislator dapil Nusa Tenggara Timur I itu. (adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Dorong Gerakan Koin untuk Lombok


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR  

Terpopuler