jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang Pendidkan Retno Listyarti mengatakan, Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak otomatis mudah diimplementasikan di lapangan. Perlu diterjemahkan kembali dalam aturan turunan dari Perpres, bisa semacam petunjuk teknisnya.
Menurut Retno, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi PPK. Pertama, karakter tidak bisa diteorikan apalagi didiktekan kepada anak.
BACA JUGA: Perpres Terbit, Muhadjir Tegaskan Sekolah Wajib Terapkan PPK
Karakter harus dibangun melalui seluruh proses pembelajaran di sekolah. Membangun karakter harus dimulai dengan membangun budaya sekolah (school culture).
"Artinya melibatkan seluruh stakeholder di sekolah, mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, siswa dan bahkan orang tua serta masyarakat sekitar," ujar Retno, Jumat (8/9).
BACA JUGA: KPAI Dukung Perpres Penguatan Pendidikan Karakter
Kedua, membangun karakter itu harus dimulai dari orang dewasa di lingkungan rumah dan sekolah, karena anak belajar dari model atau butuh role model di sekitarnya. Sebab 70 persen perilaku anak-anak adalah meniru.
Retno mencontohkan sekolah ingin menanamkan karakter jujur, maka harus dimulai dari kepala sekolah yang mengelola keuangan sekolah secara transparan, laporan keuangan dapat diakses di website sekolah, anggaran disusun dengan partisipasi warga sekolah, dll.
BACA JUGA: KPAI Desak Penyedia Ojek Online Perketat Seleksi Pengemudi
"Kalau kepala sekolah mencontohkan transparan maka anak OSIS pun pasti meniru dengan mengelola uang secara transparan dan melaporkannya juga secara transparan kepada publik. Anak butuh teladan," ucapnya.
Ketiga, mendidik karakter adalah membangun kebiasaan, perilaku berulang yang bisa menjadi budaya atau kebiasaan. Misalnya perilaku membuang sampah pada tempatnya dan memilih sampah di sekolah.
Sehingga anak-anak akan terbiasa menyimpan sampahnya jika dia tak menemukan tempat sampah dan akan dibuang sampai dia menemukan tempat sampah.
Hal ini menurut Retno harus konsisten dan secara terus menerus dilakukan. Tentu saja harus dimulai dari guru dan kepala sekolah yang menjadi model atau teladan terlebih dahulu.
Keempat, keberhasilan PPK sangat ditentukan oleh faktor pendidik yang akan jadi role model bagi peserta didik. Tidak adil jika fokusnya menuntut anak berubah, tetapi tidak diiringi dengan manusia dewasa di sekitar anak berubah terlebih dahulu sebagai contoh teladan atau model.
Kelima, agar PPK berhasil diimplementasikan oleh satuan pendidikan maka pemerintah harus berkonsentrasi penuh melatih dan mempersiapkan guru.
"Pemerintah juga harus bekerja keras memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP), yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 atau 6 Hari, Sekolah Harus Libatkan Tokoh Agama
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad